HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah perkembangan dalam pembangunan nasional selama dua tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, hingga perluasan program strategis menjadi bagian dari capaian yang disampaikan Partai Gerindra.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyatakan berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah, menurutnya, terus memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kamrussamad menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan aktivitas perekonomian nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan turut menjadi bagian dari perkembangan yang dikemukakan Gerindra.
Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 disebut mencapai 8,07 persen, yang diklaim sebagai angka terendah sepanjang sejarah pencatatan statistik kemiskinan nasional.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dilaporkan turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.
Sementara itu, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 disebut mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen secara tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,19 juta orang.
Kamrussamad menilai perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain indikator makroekonomi, pelaksanaan program strategis nasional menjadi bagian penting dalam agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kamrussamad menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga September 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat.
Pemerintah juga mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disebut telah mencapai 26.569 unit. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup 1.090 lokasi, sedangkan Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan lebih dari 44.000 siswa.
“Program-program tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat di berbagai daerah untuk menikmati manfaat pembangunan,” ucap Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Di bidang pengelolaan keuangan negara, Kamrussamad menyebut defisit APBN hingga September 2026 berada pada level 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, rasio utang pemerintah per Juni 2026 tercatat sebesar 41,26 persen terhadap PDB.
Pengelolaan fiskal yang terukur dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
Kamrussamad menuturkan bahwa perkembangan badan usaha milik negara (BUMN) juga menjadi bagian dari evaluasi Gerindra terhadap perjalanan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Kamrussamad menyebut laba bersih BUMN pada 2025 mencapai sekitar Rp325 triliun, meningkat 75 persen dibandingkan 2024.
“Adapun laba BUMN pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp360 triliun atau tumbuh sekitar 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” bebernya.
Di luar sektor ekonomi, stabilitas politik, keamanan nasional, sinergi pemerintah pusat dan daerah, reformasi hukum, serta penguatan pertahanan menjadi aspek yang dinilai penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Kamrussamad menilai berbagai tantangan tersebut membutuhkan penanganan berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan pasar, mempertahankan stabilitas nasional, dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Gerindra menegaskan pentingnya menjaga momentum pembangunan melalui penguatan ekonomi, perluasan program kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan.
Bagi Kamrussamad, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia.(ams)
Komentar (0)