Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI periode 1998 Fuad Bawazier menilai kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto menertibkan sektor pertambangan timah nasional didasari oleh buruknya tata kelola dan maraknya praktik kejahatan di masa lalu. Pembenahan sektor komoditas tersebut dinilai mendesak karena sistem pengelolaan timah di Indonesia sebelumnya sudah berada dalam kondisi yang 'bejat' atau sangat parah.
Fuad menyoroti betapa rusaknya permainan di industri timah nasional sebelum akhirnya ditertibkan di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai praktik pembiaran terhadap penambangan ilegal dan penyelundupan ke luar negeri sudah sangat keterlaluan.
"Negeri ini terutama dalam hal timah ya, saya kaca mata timah saya tidak lebarkan yang lain. Bejat. Negeri ini bejat soal timah itu. Makanya ditertibkan," ujar Fuad dalam Podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/10/2026).
Lebih parahnya, Fuad mengungkapkan bahwa sebelum adanya penertiban, pasar luar negeri secara bebas menampung dan menikmati pasokan timah dari hasil penyelundupan asal Indonesia. Pihak asing dinilai mengetahui secara pasti bahwa bahan baku timah yang mereka terima merupakan barang hasil tindak kejahatan penyelundupan.
"Negeri lain itu menerima barang colongan juga, dia tahu itu barang colongan dari Indonesia. Siapa yang bilang enggak tahu? Mereka itu menjaga hukum negerinya, tapi kalau ini ada barang penyelundupan... masuk, masuk, masuk! Terus begitu, bongkar," bebernya.
Selain maraknya penyelundupan ke luar negeri, bobroknya tata kelola juga terlihat dari posisi BUMN timah di dalam negeri yang hanya bertindak sebagai penimbang dan penadah atas hasil tambang pihak lain di atas lahannya sendiri.
Menurutnya, penertiban langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berhasil menghentikan kebocoran pasokan sekaligus membuat industri luar negeri mulai kehilangan pasokan timah ilegal.
"Nah ini pemerintahan Pak Prabowo yang menertibkan tuh kan Pak Prabowo. Pertama, luar negeri mulai pada kelihatannya perusahaannya mulai kesepian bahan bakunya, mulai habis barang colongan," tambahnya.
Langkah tegas penertiban yang dilakukan Prabowo dinilai terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kinerja industri timah nasional. Penutupan jalur-jalur ilegal berhasil mendongkrak penjualan dan keuntungan perusahaan hingga 9 kali lipat, serta meningkatkan nilai kapitalisasi aset secara drastis.
"Setelah ditertibkan luar biasa ya, itu menertibkannya dipikir gampang? Makanya alhamdulillah ya kan? Asetnya nilainya jadi kapitalisasi naik semuanya, penjualannya naik, semuanya mungkin bisa 9 kali 10 kali lipat," tandasnya.
Prabowo berantas tambang ilegal timah
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa langkah penertiban pertambangan ilegal (PETI) khususnya untuk komoditas timah sudah membuahkan hasil.
Dalam catatannya, PT Timah Tbk (TINS) sudah mencatatkan peningkatan kinerja keuangan secara signifikan dengan keuntungan melonjak hingga 900% atau sembilan kali lipat pada semester pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama para Jurnalis Senior dan Pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).
"Penyelundupan, sekian puluh tahun penyelundupan timah dari Bangka berjalan. Tapi dengan kebijakan kita, kita tutup penyelundupan, kita hentikan berapa ratus tambang ilegal di Bangka, PT Timah sekarang untung! Untungnya Anda mungkin enggak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali! 900%!" kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemulihan kinerja PT Timah merupakan dampak dari ketegasan penegakan hukum dan penutupan celah kebocoran kekayaan negara yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Langkah pembenahan tata kelola tersebut secara langsung memulihkan potensi pendapatan BUMN.
"Iya kan? Karena kita tegakkan aturan. Coba ini sudah berjalan berapa puluh tahun?," imbuhnya.
Prabowo menyebutkan bahwa pemulihan kinerja keuangan PT Timah menjadi bukti bahwa perbaikan tata kelola serta kepemimpinan yang bersih mampu mengubah BUMN dari kondisi rugi menjadi menguntungkan dalam waktu singkat.
Pihaknya menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah maupun direksi BUMN berkomitmen kuat untuk menghentikan segala bentuk praktik penyelewengan atau pencurian aset negara.
"Kenapa? Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau pat-guli-pat, kita tidak mau mencuri dari negara! Ini intinya itu. Jadi ini pun di luar harapan saya, gitu loh. Jadi saya optimistis," tegas Prabowo.
Selain penertiban di sektor pertambangan timah, pemerintah juga terus menertibkan ribuan tambang ilegal lainnya serta melakukan pembenahan struktur BUMN guna mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan penerimaan dividen bagi negara.
(pgr/pgr)





Komentar (0)