2 Tahun Prabowo-Gibran: Pakar Sebut Protokol Komunikasi Berbasis Bukti Masih Lemah

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto berbicara dalam program Laporan Khusus Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan KompasTV, Selasa (20/10/2026) (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto menilai protokol komunikasi berbasis bukti pemerintah masih lemah dan perlu pembenahan.

Gun Gun menyampaikan pendapat tersebut saat menjawab pertanyaan tentang apa yang salah sehingga program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sentimen negatif.

“Banyak program prioritas, seperti MBG, itu kan niatnya baik ya. Tetapi kemudian dari sisi tata kelola dan protokol komunikasi berbasis bukti itu yang masih lemah,” kata dia dalam program Laporan Khusus Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan KompasTV, Selasa (20/10/2026).

“Evidence based communication protocol ini salah satu catatan yang penting diperbaiki, terutama dalam konteks dua tahun pemerintahan Pak Prabowo,” tegasnya.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Wamenkum Ungkap Capaian Penegakan Hukum

Ia membenarkan, pemerintah sudah memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Hal itu dapat dilihat dari berubahnya Perpres 82 tahun 2004 menjadi Perpres 96 tahun 2025, dengan Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom.

“Artinya dari narrow perspective (perspektif sempit, red) ya, soal komunikasi itu hanya urusan presidensial, itu menjadi pemerintah dalam arti luas. Nah, hanya masalahnya dalam konteks implementasi, saya lihat tidak terkonsolidasi dengan baik dua tahun terakhir,” beber Gun Gun.

Ia mencontohkan pergantian pimpinan mulai dari PCO hingga Bakom yang terjadi empat kali dalam dua tahun. Menurut dia, hal itu menunjukkan tidak terkonsolidasi secara kelembagaan.

“Kemudian desain komunikasi itu juga menurut saya masih tersentral di komunikasi publik. Padahal itu harus ada semacam orkestrasi di paling tidak tiga secara beririsan, yaitu komunikasi publik, komunikasi politik, dan komunikasi organisasi kelembagaan pemerintah,” ungkapnya.

“Sehingga kalau kemudian ini berjalan semua, saya yakin program yang dikehendaki, niatannya baik, implementasinya baik, evaluasi atau istilah kita tuh audit komunikasinya baik, sehingga kemudian akan ada penyesuaian yang cepat atau adjustment pada kekurangan-kekurangan yang kemudian bisa diperbaiki segera."

Baca Juga: SMRC Sebut Kepuasan atas Prabowo-Gibran Menurun di 2026, Ungkap Hal Mendesak yang Harus Diselesaikan

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV