Pengamat Nilai 3 Program Pemerintah Potensial Tingkatkan Kepuasan Publik, Termasuk MBG dan KDMP

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan dalam Laporan Khusus 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan KompasTV, Selasa (20/10/2026). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai ada tiga program pemerintah saat ini yang sangat potensial mendongkrak tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pembangunan tiga juta rumah.

Meski berpotensi mendongkrak angka kepuasan publik terhadap pemerintah, ketiga program tersebut juga disebutnya dapat menurunkan kepercayaan secara drastis jika terjadi kesalahan.

“Sebetulnya ada tiga program utama pemerintah yang sangat potensial untuk mengungkit tingkat kepuasan kepada publik, tapi sekaligus juga kalau itu kalau bermasalah, itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan secara tajam,” kata Djayadi dalam Laporan Khusus 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang ditayangkan KompasTV, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga: SMRC Sebut Kepuasan atas Prabowo-Gibran Menurun di 2026, Ungkap Hal Mendesak yang Harus Diselesaikan

“Dan itulah yang terjadi sekarang ya. Tingkat kepuasan dan tingkat keyakinan masyarakat terhadap program MBG, KDMP, lalu satu lagi yang yang sekarang agak tidak banyak dibicarakan yaitu program tiga juta rumah. Tiga program ini, tiga-tiganya sekarang dipersepsi negatif oleh publik.”

Menurut Djayadi, pada awal 2025, dukungan publik terhadap ketiga program tersebut berada di atas 70 persen.

Lebih dari 70 persen publik juga yakin program itu akan berjalan karena mereka melihat potensi untuk mendongkrak kesejahteraan.

Tapi, lanjut dia, data LSI dan lembaga survei lain menunjukkan tingkat keyakinan dan dukungan publik menurun.

“Sekarang kalau kita tanya kepada publik, apakah Anda menginginkan program MBG misalnya diteruskan atau dihentikan? Lebih dari lebih dari 60 persen sudah mengatakan hentikan saja. Hanya kurang 40 persen yang mengatakan lanjutkan,” papar Djayadi.

“Atau lalu kita misalnya tanya lagi, apakah sebaiknya MBG itu diberikan secara apa istilahnya? Universal, semua? Hanya 30 persen yang masih setuju universal, 70 persen sudah mengatakan harus didesain ulang, kasih ke daerah 3T, kasih ke orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dan sebagainya.”

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Syahganda Sebut Kesejahteraan Petani hingga Buruh Meningkat

Tugas Pemerintah

Djayadi mengatakan, jika pemerintah berencana memperbaiki program MBG, masyarakat menilai penerapannya sudah terlalu lama. Saat ini, menurut dia, masyarakat menagih manfaat dari program itu.  

“Dua tahun itu saatnya--setelah 1 tahun pemerintah berjalan, lalu tahun kedua, saatnya masyarakat nagih, delivery-nya mana? Manfaatnya bagi saya mana? Itu yang menjadi masalah, dan itu menurunkan tingkat kepercayaan dan tingkat keyakinan publik kepada program ini,” bebernya.

Dia mengatakan, saat ini, pemerintah memiliki dua tugas utama yakni menaikkan kepercayaan publik, dan memperbaiki tata kelola MBG.

“Jadi sekarang tugas pemerintah ada dua. Pertama menaikkan tingkat kepercayaan itu, mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program itu, saat yang sama memperbaiki dari segi desain, tata kelola dan implementasi,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan kedua hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Ia kembali menegaskan, tiga program itu akan mampu mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, jika berhasil dilaksanakan.

“Tiga program ini kalau berhasil itu akan menjadi salah satu penopang bagi tingkat kepuasan yang baik untuk masyarakat,” tegasnya.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV