Sejumlah ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari kiai sepuh dan habib meminta agar kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP dievaluasi. Mereka menyinggung agar Menteri Hukum mencabut surat keputusan (SK) pengesahan Mardiono sebagai ketua umum dan mengacu pada hasil Muktamar X PPP.
Desakan tersebut muncul dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ulama’il Ka’bah yang digelar di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/10).
Sejumlah ulama yang hadir di antaranya KH Abdullah Ubab Maimoen Zubeir, KH Musthofa Aqil Siraj, Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, KH Muhlisin Nurhadi, KH Haris Sodaqoh, KH Muslih ZA, KH Mursyid Qori, dan KH Fadlolan Musyaffa.
Para ulama tersebut berasal dari sejumlah daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, hingga Kalimantan.
Salah satu ulama, KH Fadlolan Musyaffa mengatakan, selama kepemimpinan Mardiono, sejumlah keputusan dinilai kontroversial dan mengganggu soliditas partai. Ia menilai kondisi tersebut membuat PPP cenderung mengalami kemunduran.
Salah satu hal yang dipersoalkan ialah pemberhentian sejumlah pengurus partai di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC). Menurutnya, pemberhentian sejumlah kader yang telah ikut membangun PPP turut memicu gejolak internal.
"Kami juga mempersoalkan sejumlah keputusan terkait pergantian dan pemberhentian pengurus partai di berbagai daerah. Ini tindakan yang tidak tepat dan memecah belah," kata Kiai Fadlolan melalui keterangan tertulis.
Sementara itu, KH Abdullah Ubab Maimoen mengatakan, para ulama PPP telah beberapa kali menjalin komunikasi serupa sejak menjelang Muktamar X hingga satu tahun setelah pelaksanaan forum tersebut.
Ia menilai konsolidasi diperlukan untuk membahas masa depan PPP, termasuk upaya agar partai tersebut kembali memperoleh kursi di DPR RI pada Pemilu 2029. Ia berharap PPP dapat menjadi wadah perjuangan umat Islam melalui kepemimpinan yang mampu membawa perubahan dan memperkuat konsolidasi internal.
KH Fadlolan juga menilai rekonsiliasi perlu menjadi langkah utama untuk menyelesaikan konflik internal yang berlangsung sejak Muktamar X. Menurutnya, kondisi PPP yang tidak lolos ke parlemen seharusnya menjadi momentum bagi seluruh elemen partai untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali soliditas.
"Kami menilai, rekonsiliasi seharusnya menjadi landasan penyelesaian konflik internal melalui musyawarah dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama," kata Kiai Fadlolan.
Para ulama juga menilai evaluasi kepemimpinan diperlukan untuk menghadapi Pemilu 2029. Terlebih, sejumlah hasil survei disebut menempatkan elektabilitas PPP di bawah 2 persen.
Atas dasar itu, forum ulama mendesak DPP PPP beserta jajaran pengurus di daerah mengevaluasi kepemimpinan Mardiono. Mereka berharap langkah tersebut dapat membuka jalan bagi rekonsiliasi, memperkuat soliditas partai, dan meningkatkan peluang PPP kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029.
Komentar (0)