Islamabad (ANTARA) - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte pada Selasa mengatakan bahwa tim penuntut gagal membuktikan adanya pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan terhadap dirinya.
Ia menuduh pemerintah berupaya mati-matian mencopotnya dari jabatan melalui tuduhan yang tidak didukung bukti.
“Ketika tim penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat gagal membangun kasus yang meyakinkan mengenai pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan, satu-satunya yang mereka tawarkan hanyalah pose-pose konyol yang sama sekali tidak menghibur maupun melucu,” kata Duterte dalam sebuah pernyataan.
Ia menuduh pemerintah mengubah narasinya dengan menggambarkan upaya pencopotannya sebagai persoalan keamanan nasional.
“Sekarang, kita menyaksikan adanya pergeseran narasi pemerintah dalam upayanya menjatuhkan saya,” ucapnya.
Duterte menyinggung sejumlah tuduhan, termasuk pendanaan dari China untuk sebuah usaha bisnis, operasi penindakan narkoba di Laos, serta dugaan konspirasi yang melibatkan Mindanao dan Davao.
Ia mempertanyakan bukti yang mendasari tuduhan-tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak satu pun telah disampaikan secara meyakinkan.
“Justru yang kita lihat adalah keputusasaan, yang tercermin dari dokumen izin perjalanan ke Laos yang diduga telah dipalsukan untuk mendukung narasi yang tidak ditopang bukti kredibel,” ujarnya.
Duterte mengatakan dokumen tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh Kantor Presiden, yang secara rutin mengumumkan perjalanan luar negerinya.
Adapun kontroversi pemakzulan itu bermula pada Desember 2024, ketika sejumlah pengaduan yang menuduh Duterte melakukan korupsi, menyalahgunakan dana publik, serta melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Dewan Perwakilan Rakyat memakzulkannya pada Februari 2025. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan proses pemakzulan tersebut. Akan tetapi, upaya pemakzulan baru kembali muncul pada 2026.
Duterte mendesak pemerintah untuk menghentikan konfrontasi politik dan lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan bahwa rakyat Filipina kini semakin miskin, kelaparan, dan marah.
Sumber: Anadolu
Ia menuduh pemerintah berupaya mati-matian mencopotnya dari jabatan melalui tuduhan yang tidak didukung bukti.
“Ketika tim penuntut dari Dewan Perwakilan Rakyat gagal membangun kasus yang meyakinkan mengenai pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan, satu-satunya yang mereka tawarkan hanyalah pose-pose konyol yang sama sekali tidak menghibur maupun melucu,” kata Duterte dalam sebuah pernyataan.
Ia menuduh pemerintah mengubah narasinya dengan menggambarkan upaya pencopotannya sebagai persoalan keamanan nasional.
“Sekarang, kita menyaksikan adanya pergeseran narasi pemerintah dalam upayanya menjatuhkan saya,” ucapnya.
Duterte menyinggung sejumlah tuduhan, termasuk pendanaan dari China untuk sebuah usaha bisnis, operasi penindakan narkoba di Laos, serta dugaan konspirasi yang melibatkan Mindanao dan Davao.
Ia mempertanyakan bukti yang mendasari tuduhan-tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak satu pun telah disampaikan secara meyakinkan.
“Justru yang kita lihat adalah keputusasaan, yang tercermin dari dokumen izin perjalanan ke Laos yang diduga telah dipalsukan untuk mendukung narasi yang tidak ditopang bukti kredibel,” ujarnya.
Duterte mengatakan dokumen tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh Kantor Presiden, yang secara rutin mengumumkan perjalanan luar negerinya.
Adapun kontroversi pemakzulan itu bermula pada Desember 2024, ketika sejumlah pengaduan yang menuduh Duterte melakukan korupsi, menyalahgunakan dana publik, serta melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Dewan Perwakilan Rakyat memakzulkannya pada Februari 2025. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan proses pemakzulan tersebut. Akan tetapi, upaya pemakzulan baru kembali muncul pada 2026.
Duterte mendesak pemerintah untuk menghentikan konfrontasi politik dan lebih berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan bahwa rakyat Filipina kini semakin miskin, kelaparan, dan marah.
Sumber: Anadolu
Komentar (0)