JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja mencapai Rp 1.300 triliun pada triwulan IV-2026. Langkah ini ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Untuk Q4 (triwulan IV-2026) ini APBN akan belanja sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp 1.200 triliun,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara Suahasil seusai melaporkan kondisi makroekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rata-rata belanja yang dibutuhkan selama triwulan terakhir mencapai Rp 433 triliun per bulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata belanja bulanan Januari-September 2026 sebesar Rp 295,6 triliun.
Menurut Suahasil, pembelanjaan akan diarahkan untuk mendukung layanan publik, perlindungan sosial, dan penyaluran bantuan pangan. Pengeluaran tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian.
Namun, percepatan realisasi anggaran pada penghujung tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas belanja. Besarnya anggaran yang dikeluarkan tidak dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat, terutama apabila percepatan tidak diikuti kesiapan program dan ketepatan sasaran.
Ini penting mengingat pada 2025, defisit anggaran APBN mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, lebih tinggi daripada target awal Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen PDB. Sampai akhir September 2026, defisit mencapai Rp 319 triliun atau 1,24 persen PDB (Kompas.id, 20/10/2026).
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menekankan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kualitas pengeluaran.
Belanja pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi dampaknya terhadap perekonomian bergantung pada penggunaan anggaran dan manfaat yang dihasilkan.
Spending tersebut harus tepat sasaran, dirasakan oleh masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.
“Jika belanja pemerintah digeber di kuartal IV-2026, pertumbuhan PDB pasti akan terdongkrak. Tetapi, jangan hanya karena ingin merealisasikan target nominal pertumbuhan, kualitas pertumbuhan justru ditinggalkan. Spending tersebut harus tepat sasaran, dirasakan oleh masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2026).
Wijayanto juga menyoroti risiko tekanan harga pangan apabila peningkatan dukungan terhadap konsumsi masyarakat tidak diimbangi ketersediaan pasokan. Ia merujuk pada inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang disebut mencapai 5,03 persen secara tahunan pada September 2026.
Dia menambahkan, dampak bantuan terhadap harga perlu dilihat berdasarkan bentuk bantuan dan kondisi pasokan pangan. Bantuan dalam bentuk uang dapat menambah permintaan masyarakat. Bantuan dalam bentuk barang dapat membantu memenuhi kebutuhan penerima secara langsung. Akan tetapi, pengaruh masing-masing skema terhadap inflasi tetap bergantung pada kondisi pasar dan distribusi.
Dari sisi pengelolaan anggaran, Wijayanto melanjutkan, penumpukan belanja pada akhir tahun perlu diatasi melalui perencanaan yang lebih baik. Pola tersebut berkaitan dengan belum optimalnya penerapan penganggaran lintas tahun (multiyear budgeting) yang memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program berlangsung lebih terencana.
“Tren penumpukan belanja di akhir tahun terjadi karena rumitnya regulasi sehingga prinsip multiyear budgeting belum bisa dilaksanakan dengan baik. Penumpukan tersebut menggerus efisiensi belanja serta menurunkan dampak APBN bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Wijayanto juga mengingatkan agar pemerintah terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, serta berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dengan proyeksi belanja yang lebih besar pada triwulan terakhir, efektivitas pelaksanaan APBN menjadi salah satu hal yang perlu dicermati hingga akhir tahun. Selain realisasi anggaran, manfaat belanja terhadap konsumsi rumah tangga, kesempatan kerja, keterjangkauan harga pangan, dan kualitas layanan publik dapat menjadi ukuran untuk menilai dampak kebijakan tersebut.
Komentar (0)