HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA – Memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Jelajah Jarak menggelar diskusi publik dan bedah buku Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat di Cafe 36, Jalan Mesjid Raya pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan ini menghadirkan Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA, penulis buku Muh. Zulhamdi Suhafid, S.Sos., serta akademisi Muhammad Ridha.
Forum tersebut menjadi ruang perjumpaan gagasan untuk membaca kembali arah pemerintahan, mengevaluasi kebijakan publik, dan merefleksikan posisi suara rakyat dalam kehidupan demokrasi.
Ketua Umum Jelajah Jarak Muh. Reski mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang kritis untuk membincangkan gagasan salah satu kader terbaik Jelajah Jarak, sekaligus mempertemukan perspektif mahasiswa, akademisi, penulis, dan kepolisian dalam dialog mengenai demokrasi dan kekuasaan.
Menurut Reski, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dimanfaatkan untuk merefleksikan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan amanat konstitusi.
“Dua tahun pemerintahan bukan semata-mata tentang menghitung apa yang telah dikerjakan. Lebih dari itu, kita perlu melihat kembali apakah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, apakah hak-hak warga negara terlindungi, dan apakah jalannya pemerintahan tetap berpijak pada konstitusi,” jelasnya.
Reski menegaskan bahwa Jelajah Jarak sebagai organisasi literasi dan perjuangan memandang diskusi publik sebagai bagian dari upaya merawat tradisi berpikir kritis.
Literasi, dalam pandangan tersebut, tidak berhenti pada aktivitas membaca buku, tetapi harus menjadi jalan untuk memahami kenyataan sosial, menguji kebijakan, dan membangun kesadaran kolektif.
Buku Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat karya Muh. Zulhamdi Suhafid menjadi salah satu pijakan diskusi untuk memahami hubungan antara kekuasaan, perubahan sosial, dan ekspresi ketidakpuasan masyarakat.
Melalui pembacaan kritis terhadap gerakan rakyat, forum ini mengajak peserta melihat bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga hadir dalam ruang publik, perdebatan gagasan, serta kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi.
Momentum dua tahun pemerintahan juga menjadi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mendasar mengenai arah pembangunan, kebijakan ekonomi, akses terhadap pendidikan, keadilan sosial, dan ruang partisipasi masyarakat.
Berbagai persoalan tersebut membutuhkan pembacaan yang terbuka, berbasis fakta, serta memberi tempat bagi pengalaman dan suara warga yang terdampak oleh kebijakan.
Kehadiran Kapolresta Gowa dalam forum ini turut membuka ruang dialog antara masyarakat sipil dan institusi kepolisian.
Dialog tersebut penting untuk membangun pemahaman mengenai hubungan antara keamanan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Bagi Jelajah Jarak, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dirawat melalui dialog dan pertukaran argumentasi.
Ruang diskusi semacam ini diharapkan dapat mempertemukan berbagai perspektif tanpa menghilangkan independensi masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Melalui kegiatan ini, Jelajah Jarak ingin menegaskan kembali pentingnya literasi sebagai landasan perjuangan sosial.
Membaca, berdiskusi, dan menguji gagasan merupakan upaya untuk memastikan bahwa kehidupan demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, melainkan terus bergerak menuju pemenuhan hak-hak rakyat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Dua tahun pemerintahan bukanlah akhir dari evaluasi, melainkan momentum untuk terus bertanya, menguji, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Sebab, dalam negara demokratis, rakyat bukan sekadar pihak yang memberikan mandat melalui pemilihan umum, tetapi juga pemegang kedaulatan yang berhak mengawasi jalannya pemerintahan. (ams)
Komentar (0)