Optimalisasi Tambahan TKD Pidie Pulihkan 66 Gampong di 9 Kecamatan

Aceh: Pemerintah Kabupaten Pidie mempercepat penyelesaian program dan pelaporan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi. Anggaran tersebut telah dikonversi menjadi kegiatan pemulihan pertanian, bantuan stimulan rumah, normalisasi kawasan tambak, serta rehabilitasi sekolah di wilayah terdampak.

Hingga Senin (19/10/2026), realisasi keuangan tambahan TKD tercatat Rp830 juta atau 62,82 persen dari pagu sekitar Rp1,3 miliar. Pemerintah daerah menyatakan pelaksanaan kegiatan di lapangan telah bergerak lebih jauh daripada angka yang tercatat sehingga pembaruan laporan menjadi langkah berikutnya.
 
Staf Ahli Bupati Pidie Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Efendi, mengatakan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memvalidasi dan memperbarui capaian tersebut.

“Realisasi sudah hampir 100 persen, tinggal melaporkan saja ke kementerian,” kata Efendi dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Senin (19/10/2026).

Tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan pada sembilan kecamatan dan 66 gampong terdampak bencana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Pidie, Ali Basyah, menyampaikan akses dan layanan publik di seluruh wilayah tersebut telah kembali berfungsi, diikuti pulihnya kegiatan pendidikan dan perekonomian masyarakat.

“Untuk akses masyarakat, pelayanan masyarakat sudah fungsional semua. Ekonomi juga sudah berjalan. Pendidikan hari ini juga sudah normal,” ujar Ali.

Di tengah pulihnya aktivitas masyarakat, penyelarasan antara progres fisik dan laporan keuangan menjadi perhatian agar capaian pemulihan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah Kabupaten Pidie akan memverifikasi kembali kegiatan di lapangan sekaligus melengkapi pembaruan data realisasinya.

Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, mendorong pemerintah daerah segera menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diperlukan agar data nasional menggambarkan perkembangan aktual sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk program lanjutan.

Selain pembaruan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Pidie didorong memanfaatkan momentum revisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Program yang mendesak dan telah siap dilaksanakan dapat diusulkan untuk dimajukan dari jadwal sebelumnya.

“Saya juga mendorong agar Bappeda Pidie berkoordinasi lebih intensif terkait revisi rencana induk. Pada Oktober ini ada kesempatan revisi. Kegiatan yang sudah dijadwalkan pada 2027 atau 2028 bisa ditarik menjadi 2026 atau 2027,” kata Imran.