Antrean BBM di Riau Tak Kunjung Surut, Dewi Juliani Minta Solusi Konkret

jpnn.com - Antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau, meski kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dewi Juliani, meminta persoalan itu ditelusuri dan diselesaikan dengan langkah konkret.

Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah mengajukan penambahan kuota BBM. Menurut Dewi, ketersediaan kuota semestinya diikuti penyaluran yang berjalan baik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa antrean panjang di SPBU.

BACA JUGA: Dukung Polri Sikat Penimbun BBM di Bali, Sahroni: Hukum Berat Pelaku karena Menyusahkan Rakyat

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Dewi menyampaikan pandangan itu dalam rapat koordinasi tentang distribusi dan kelangkaan BBM di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10). Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, dan koordinasi antarpihak agar BBM tersedia serta tersalurkan sesuai peruntukannya.

BACA JUGA: Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM di Bali, Menteri Bahlil: Stok Aman 15 Hari

Dewi mempertanyakan mengapa antrean panjang masih terjadi di hampir setiap SPBU jika kuota sudah terpenuhi dan penambahan kuota telah diajukan Pemprov Riau. Menurut Dewi, yang perlu dipastikan adalah apakah alokasi yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal, bagaimana distribusi berlangsung hingga ke SPBU, serta faktor apa yang membuat masyarakat masih sulit memperoleh BBM.

Evaluasi itu dinilai penting agar penambahan kuota benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. "Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," kata dia.

BACA JUGA: Distribusi BBM di Bali dan Jatim Alami Gangguan, Menko Bahlil: Sudah Terurai

Dewi juga meminta pengawasan penyaluran BBM diperkuat. Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.

Dalam rapat yang sama, mantan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution turut menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM. Edy menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri.

"Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite," kata Edy dalam rapat tersebut.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Achmad, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta sejumlah organisasi masyarakat, termasuk GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap tata kelola BBM di Riau, mulai dari pemenuhan kuota, mekanisme distribusi, dan pengawasan penyaluran, hingga penanganan dugaan penyimpangan. (tan/jpnn)