REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekerja muda kini memiliki pilihan pembiayaan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) mulai 1 persen dan tenor hingga 40 tahun. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut menjadi salah satu alternatif di tengah kenaikan harga properti, keterbatasan dana uang muka, dan tantangan daya beli generasi muda.
PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) menawarkan fasilitas tersebut melalui KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain uang muka mulai 1 persen, pembiayaan ini menyediakan margin tetap sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan.
Baca Juga
Gen Z Dominasi Penerima KPR Subsidi, BP Tapera Dorong Pekerja Muda Punya Rumah
Himperra Usul Rumah Subsidi hingga Rp 500 Juta, Bunga KPR Dievaluasi
Kementerian PKP Godok Regulasi Recycle KPR Demi Percepat Rumah Subsidi MBR
Direktur Consumer Banking Bank BSN Mochamad Yut Penta mengatakan, kepemilikan rumah pertama masih menjadi tantangan bagi pekerja muda. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan membuat perencanaan keuangan menjadi faktor penting sebelum membeli rumah.
“Usia muda justru merupakan keunggulan dalam perencanaan pembiayaan properti karena memungkinkan pengambilan tenor yang panjang. Rumah pertama tidak harus menjadi rumah impian terakhir. Pekerja muda dapat menerapkan konsep starter home atau memulai dari rumah yang sesuai dengan kapasitas finansial saat ini,” kata Yut Penta dalam siaran pers, Selasa (20/10/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Melalui skema FLPP, Bank BSN juga menyediakan subsidi bantuan uang muka hingga Rp4 juta untuk pembelian rumah tapak. Fasilitas tersebut ditujukan bagi calon pembeli yang memenuhi persyaratan pembiayaan rumah subsidi.
Sementara itu, untuk segmen nonsubsidi, Bank BSN menawarkan KPR dengan margin mulai 3,65 persen yang berlaku tetap selama satu tahun pertama. Produk ini memiliki pilihan angsuran berjenjang dan tenor hingga 30 tahun, dengan objek pembiayaan berupa rumah tapak maupun rumah susun.
Perbedaan skema tersebut memberikan pilihan bagi calon pembeli berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan. Namun, margin awal yang rendah pada KPR nonsubsidi perlu diperhatikan bersama ketentuan pembiayaan setelah periode margin tetap berakhir.
Yut Penta mengingatkan, kemudahan akses KPR perlu disertai kesiapan finansial calon nasabah. Salah satu pertimbangan utama adalah rasio cicilan terhadap penghasilan bulanan agar pembayaran angsuran tidak mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain besaran cicilan, pekerja muda perlu memperhatikan pengelolaan utang konsumtif, termasuk pinjaman daring dan layanan paylater. Kewajiban pembayaran yang tidak terkelola dengan baik dapat memengaruhi rekam jejak kredit calon debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Riwayat pembayaran yang baik memegang peranan penting untuk memudahkan persetujuan pembiayaan KPR,” ujar Yut Penta.
Di sisi bisnis, pembiayaan perumahan masih menjadi salah satu portofolio utama Bank BSN. Hingga 30 September 2026, total pembiayaan KPR perseroan mencapai Rp58,9 triliun, terdiri atas KPR subsidi Rp39,7 triliun dan KPR nonsubsidi Rp19,2 triliun.
Dengan komposisi tersebut, KPR subsidi menyumbang sekitar 67,4 persen dari total portofolio pembiayaan perumahan Bank BSN. Adapun porsi KPR nonsubsidi mencapai sekitar 32,6 persen.
Bank BSN juga mencatat pangsa pasar sekitar 24,8 persen dalam penyaluran KPR subsidi FLPP secara nasional. Perseroan menyebut posisinya sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia berdasarkan total aset.
Pengembangan produk KPR dengan tenor panjang menjadi salah satu strategi Bank BSN untuk menjangkau pekerja muda yang sedang merencanakan pembelian rumah pertama. Perseroan menawarkan pilihan pembiayaan subsidi dan nonsubsidi dengan karakteristik margin, uang muka, serta jangka waktu yang berbeda sesuai kebutuhan calon nasabah.
Komentar (0)