2 Tahun Prabowo Gibran: Kinerja Cenderung Diberitakan Positif, Tata Kelola MBG Tuai Sentimen Negatif

kompas.tv
5 jam lalu
Cover Berita
Arsip - Presiden Indonesia yang baru dilantik Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap menandatangani dokumen pelantikan mereka selama upacara pengambilan sumpah di gedung parlemen di Jakarta, Indonesia, Minggu, 20 Oktober 2024. (Sumber: AP Photo/Tatan Syuflana)

JAKARTA, KOMPAS.TV - PT Binokular Media Utama (Binokular) memetakan pemberitaan media massa dan perbincangan warganet di media sosial selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil pemantauan menunjukkan media massa cenderung memberitakan kinerja pemerintah secara positif, sedangkan warganet banyak mengapresiasi program yang manfaatnya diterima langsung. Di sisi lain, kritik terkonsentrasi pada sejumlah isu besar.

Binokular menggunakan perangkat big data analytics dan artificial intelligence (AI) yang hasilnya diolah dan ditelaah kembali oleh sejumlah analis dan konsultan pemantauan data.

Pemantauan mencakup periode 20 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2026, dengan objek 49 kementerian, 5 lembaga negara, dan 8 program prioritas pemerintah.

Analisis terhadap pemberitaan media massa dan percakapan media sosial dilakukan untuk melihat keselarasan maupun perbedaan antara pemberitaan dan persepsi publik.

Kemenag, Kemenkeu, dan Kemendagri teratas dalam pemberitaan positif

Dari total 5.461.704 berita mengenai 49 kementerian, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat volume pemberitaan (share of voice) tertinggi dengan 713.387 berita.

Posisi berikutnya ditempati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan 699.258 berita dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan 489.033 berita.

Ketiga kementerian tersebut masing-masing mencatat sentimen positif sebesar 84 persen, 72 persen, dan 78 persen. Isu utama yang menyertai pemberitaan Kemenag adalah kesejahteraan guru serta penguatan madrasah dan pesantren.

Pemberitaan Kemenkeu banyak berkaitan dengan kinerja penerimaan pajak, sedangkan pemberitaan Kemendagri menyoroti penguatan integritas kepala daerah.

Secara umum, 8 kementerian teratas didominasi sentimen positif dengan proporsi 67-84 persen.

Kementerian Sosial dan Kemenag mencatat proporsi sentimen positif tertinggi masing-masing 84 persen, disusul Kementerian Pertanian sebesar 82 persen, dan Kementerian Perhubungan sebesar 81 persen.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat proporsi sentimen positif terendah di antara kementerian tersebut, yakni 67 persen, dengan sentimen negatif sebesar 30 persen.

Pada kelompok lembaga negara, DPR RI mencatat 71 persen sentimen positif dan 27 persen sentimen negatif. Isu terbesar yang menyertai pemberitaannya adalah aksi demonstrasi dan tekanan publik dengan volume 82.783 berita.

Bank Indonesia memperoleh sentimen positif sebesar 76 persen, terutama terkait penguatan nilai tukar rupiah yang tercatat dalam 106.306 berita.

Adapun MPR RI dan DPD RI masing-masing mencatat sentimen positif sebesar 77 persen dan 80 persen.

Kejaksaan Agung menjadi satu-satunya lembaga yang didominasi sentimen negatif, yakni 62 persen, sedangkan sentimen positifnya sebesar 33 persen dari total 387.573 berita.

Pemberitaan mengenai lembaga tersebut banyak berkaitan dengan penanganan perkara dan penegakan hukum, termasuk pengambilalihan dan penahanan tersangka TPPU Asabri, yakni eks Jampidsus Febrie Adriansyah, yang tercatat dalam 47.330 berita.

Manajer News Binokular Big Data Analytics (Newstensity), Nicko Mardiansyah, menilai pola pemberitaan tersebut menunjukkan dua hal sekaligus.

Menurut dia, dominasi sentimen positif mencerminkan luasnya ruang pemberitaan bagi program dan kebijakan pemerintah. Namun, sentimen negatif terhadap institusi penegakan hukum perlu menjadi perhatian.

“Pemberitaan yang dominan positif menunjukkan program dan kebijakan pemerintah mendapat ruang yang luas di media. Namun, sentimen negatif pada institusi penegakan hukum perlu dibaca sebagai sinyal bahwa publik menuntut kejelasan dan ketegasan dalam penanganan perkara,” kata Nicko dalam siaran pers yang diterima KompasTV.

Kemensos diapresiasi warganet

Manajer Media Sosial Binokular Big Data Analytics (Socindex), Danu Setio Wihananto, mengatakan Kementerian Sosial menjadi kementerian atau lembaga yang paling banyak mendapat apresiasi warganet selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 436.127 percakapan positif.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang paling banyak mendapat pujian, bersama Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.

Badan Gizi Nasional (BGN) menempati posisi kedua dengan 301.668 apresiasi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga: Anggota Wantimpres Rocky Gerung Sebut MBG Perintah Konstitusi: Yang Mengkritik Cuma Sakit Hati

Kemenkeu berada di posisi ketiga dengan 227.041 apresiasi. Dukungan warganet terhadap kementerian tersebut berkaitan dengan stimulus tiket transportasi Lebaran, diskon tarif listrik 50 persen, serta tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).

Kementerian Pertanian menyusul dengan 226.483 apresiasi atas peningkatan produksi beras, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, dan penurunan harga pupuk bersubsidi.

Posisi berikutnya ditempati Kemenag dengan 162.413 apresiasi melalui revitalisasi madrasah dan sertifikasi halal gratis.

Kementerian Kesehatan memperoleh 123.076 apresiasi melalui program Cek Kesehatan Gratis, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat 95.203 apresiasi melalui Magang Nasional dan pelatihan vokasi, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh 91.620 apresiasi melalui digitalisasi pembelajaran dan Program Indonesia Pintar.

Secara umum, Kementerian Sosial, Kemenkeu, Kementerian Pertanian, Kemenag, dan Kementerian Kesehatan masuk dalam 8 besar kementerian dengan pemberitaan atau apresiasi terbanyak, baik di media massa maupun media sosial. Kementerian Sosial mencatat sentimen positif di kedua kanal tersebut.

Adapun Kementerian Kesehatan, meski mencatat proporsi sentimen positif terendah di antara kementerian teratas dalam pemberitaan media massa, tetap mendapat apresiasi warganet melalui program Cek Kesehatan Gratis.

Voume pemberitaan program prioritas

Dari delapan program prioritas pemerintah, Binokular mencatat MBG sebagai program dengan volume pemberitaan tertinggi, yakni 967.749 berita atau sekitar 44 persen dari total pemberitaan delapan program. Program tersebut memperoleh 71 persen sentimen positif dan 27 persen sentimen negatif.

Isu positif terbesar terkait MBG adalah komitmen Presiden, yang tercatat dalam 151.333 berita.

Sebaliknya, tiga isu negatif terbesar dalam pemberitaan seluruh program prioritas berkaitan dengan MBG, yaitu insiden keracunan sebanyak 48.942 berita, dugaan korupsi dan masalah hukum sebanyak 46.359 berita, serta gejolak tata kelola BGN sebanyak 22.366 berita.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menempati posisi kedua dengan 289.796 berita. Program tersebut mencatat 86 persen sentimen positif dan 13 persen sentimen negatif. Sorotan negatif terutama berkaitan dengan polemik anggaran latihan dasar militer (latsarmil) dan gerai, yang tercatat dalam 32.157 berita.

Program Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi memperoleh 283.549 berita dengan 90 persen sentimen positif. Sementara itu, Program Tiga Juta Rumah mencatat 281.881 berita dengan 91 persen sentimen positif.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis mencatat 149.303 berita dengan 91 persen sentimen positif, sedangkan Food Estate memperoleh 108.109 berita dengan 90 persen sentimen positif.

Adapun Reformasi Pajak mencatat 72 persen sentimen positif dan 25 persen sentimen negatif. Rencana Kenaikan Gaji ASN memperoleh 75 persen sentimen positif dan 23 persen sentimen negatif.

Tata kelola MBG menuai kritik

Di media sosial, tiga isu yang paling banyak mendapat kritik selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran adalah tata kelola MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

VP Operations Binokular Big Data Analytics, Ridho Marpaung, mengatakan tata kelola MBG mencatat 2.605.576 sentimen negatif. Koperasi Desa Merah Putih berada di posisi berikutnya dengan 427.717 sentimen negatif, disusul penanganan karhutla dengan 390.966 sentimen negatif.

“Tiga isu terbesar di media sosial dalam periode dua tahun berjalan ini adalah Tata Kelola MBG dengan 2.605.576 sentimen negatif, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan 427.717 sentimen negatif, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan 390.966 sentimen negatif,” kata Ridho.

Kritik terhadap MBG mencakup berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari keamanan dan kualitas makanan, termasuk kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah, hingga higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas pelaksana, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Terhadap Koperasi Desa Merah Putih, warganet menyoroti kesiapan infrastruktur, kelayakan model bisnis, transparansi anggaran, potensi masalah tata kelola, serta persoalan latsarmil calon manajer koperasi dan penempatannya.

Sementara itu, penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan pada Agustus hingga Oktober 2026 dinilai lamban dan belum memadai.

Kabut asap yang semakin meluas pada September-Oktober 2026 mulai berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas warga. Kondisi tersebut juga dikeluhkan oleh sejumlah negara tetangga.

Ridho menilai media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan kritis, kritik, dan kepedulian, sekaligus mempertemukan beragam opini pro dan kontra mengenai isu-isu aktual.

Ia mengatakan tingginya sentimen negatif terhadap tiga isu tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merespons suara masyarakat.

“Tiga topik besar seperti Tata Kelola MBG, Kopdes Merah Putih dan Karhutla bisa menjadi perhatian serius pemerintah dalam mendengarkan suara-suara masyarakat. Tingginya sentimen negatif dalam topik-topik tersebut mesti bisa disikapi dengan tindaklanjut serius oleh pemerintah. Pers dan Warganet menyampaikan fakta-fakta dan data-data yang bisa muncul lebih cepat karena tanpa prosedur ‘birokrasi'," kata Ridho.

"Pemerintah bisa mengumpulkan fakta-fakta dan data-data ini sebagai bahan-bahan yang melengkapi bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dan diproses dalam sistem kerja pemerintah untuk mengambil keputusan dan kebijakan."

Menurut Ridho, fakta dan data yang disampaikan pers serta warganet dapat menjadi bahan pelengkap bagi pemerintah dalam proses pengumpulan informasi, pengambilan keputusan, dan penyusunan kebijakan.

Baca Juga: Hasil CKG: Kemenkes Ungkap Gejala Depresi-Kecemasan Anak dan Remaja 4 Kali Lipat Orang Dewasa

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV

Tag
  • dua tahun prabowo gibran
  • prabowo subianto
  • gibran rakabuming raka
  • sentimen pemberitaan
  • tata kelola mbg
  • survei prabowo gibran
Selengkapnya


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Rumah Belum Dilelang, Pihak Ruben Onsu Sentil Sarwendah Soal Dugaan Penggiringan Opini
• 31 menit lalu
0
thumb
Lestari Moerdijat bersama Kemendikdasmen Bekali Guru SD Strategi Digitalisasi Pembelajaran
• 16 jam lalu
0
thumb
Respons Menohok Cak Imin soal Kasus Tewasnya Anak Down Syndrome Diduga Karena Bullying di Surabaya
• 21 jam lalu
0
thumb
Prabowo Perintahkan Karhutla Ditangani Tanpa Menunggu Hujan, 98 Kasus Korporasi Masuk Penyidikan
• 8 jam lalu
0
thumb
Ngamuk ke Wasit Usai Kena Comeback Argentina di Piala Dunia 2026, FIFA Resmi Beri Sanksi pada Mesir
• 7 jam lalu
0
Berhasil disimpan.