JAKARTA, KOMPAS – Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk melanjutkan reformasi pasar modal. Reformasi bakal diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar untuk menjamin kredibilitas dan kepercayaan dari investor.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi seusai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat juga diikuti sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Friderica mengatakan, telah melaporkan perkembangan stabilitas sektor keuangan serta perkembangan pasar modal kepada presiden. Pihaknya juga berkomitmen untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang bakal diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan likuidiras pasar agar kian kredibel dan dipercaya oleh investor.
Selain itu, OJK juga memastikan bahwa penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal, termasuk praktik perdagangan yang melanggar ketentuan, akan ditindak tegas. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kredibilitas, integritas, tetapi juga bisa menimbulkan efek jera. Dengan begitu, reformasi diharapkan bisa mendorong pasar modal Indonesia menjadi semakin likuid, transparan, serta menjadi tempat investasi yang baik bagi investor domestik maupun asing.
“Apalagi sekarang dengan domestic investor retail kita sudah mencapai 32.700.000 SID yang tentu saja ini juga menaruh harapan besar untuk pasar modal Indonesia ke depan bisa menjadi tempat investasi untuk jangka panjang yang baik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Friderica.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, stabilitas rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar bakal tetap menjadi fokus utama dalam kebijakannya. Terkait inflasi, menurut dia, pergerakan yang terjadi pada bulan September lalu masih terkendali, yakni sebesar 2,8 persen. Kendati demikian, inflasi pangan perlu menjadi perhatian karena nilainya mencapai 5 persen.
Adapun mengenai nilai tukar, kata Destry, rupiah menghadapi tantangan terkait dengan kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama serta inflasi di sejumlah negar amaju yang masih di atas target. Dalam dua hari terakhir, ia mengklaim bisa menjaga stabilitas rupiah sehingga terjadi sedikit perlambatan, sesuai dengan yang terjadi juga di beberapa negara emerging market lain.
Untuk itu, ia menyampaikan bahwa BI akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. BI akan terus mengevaluasi dan mengoptimalkan berbagai instrumen yang tersedia, yakni intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF), serta pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging.
“Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu dan hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar 8 miliar sampai 9 miliar USD,” tutur Destry.
Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengancam akan mengeluarkan pasar saham Indonesia dari emerging market standalone market atau pasar mandiri. Dalam laporan terbaru yang dirilis Jumat (16/10/2026) dini hari Waktu Indonesia Barat, MSCI mengumumkan dimulainya konsultasi mengenai usulan untuk mengklasifikasikan ulang status pasar saham Indonesia.
Menyusul laporan MSCI, IHSG mengalami tekanan hebat pada perdagangan, Jumat (16/10/2026). IHSG langsung melorot ke 5.393 dari level penutupan hari sebelumnya yang di 5.863.
Penurunan tajam hingga melebihi 8 persen pun membuat sistem di BEI menghentingan perdagangan (trading halt) selama 30 menit. IHSG pun ditutup lebih rendah lagi di level 5.185.
Bukan hanya indeks harga saham, melainkan nilai tukar rupiah juga tertekan. Umumnya, dolar AS diperdagangkan dengan angka di atas Rp 18.000. Merujuk Jisdor per 16 Oktober 2026, kurs mencapai Rp 18.052 per dolar AS.
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ekonomi makro Indonesia relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global. Hal itu terlihat dari target inflasi, situasi makro perbankan, serta investasi yang berjalan.
Di tengah stabilitas itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekspor. Langkah itu dilakukan dengan menghilangkan berbagai hambatan ekspor melalui satuan tugas yang mendapatkan penugasa dari presiden.
“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas,” kata Airlangga.
Menkeu Suahasil Nazara juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga sekalipun situasi ekonomi global penuh ketidakpastian.
Mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam sisa tahun 2026, pemerintah akan melanjutkan efisiensi. Efisiensi masih digunakan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat dan optimal.
“(Namun) efisiensi anggaran tidak berarti penghentian belanja pemerintah. Pada triwulan IV tahun 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Suahasil.
Dengan peningkatan belanja pemerintah itu, menurut Suahasil, kegiatan ekonomi masyarakat akan terdorong melalui layanan publik dan jaminan sosial, serta bantuan pangan yang sudah mulai bergulir.
Di samping penguatan belanja pemerintah, stabilitas sektor keuangan juga menjadi perhatian. Untuk itu, pemerintah bakal memperkuat koordinasi dengan BI dan mendukung peran OJK dalam pengawasan sektor keuangan.
Komentar (0)