Ranny Fahd Arafiq Desak Pencegahan Karhutla Diperkuat, Jangan Tunggu Asap Meluas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq meminta pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum dampaknya mengancam kesehatan masyarakat.

Ranny menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api dan pembagian bantuan kesehatan ketika kabut asap sudah meluas.

BACA JUGA: Kapolri Endus Keterlibatan Pihak Asing dalam Kasus Karhutla, Konon Negara Tetangga

“Pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas. Jangan sampai setiap tahun kita baru sibuk menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap,” kata Ranny dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10).

Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat kondisi iklim. Fenomena El Nino berintensitas sangat kuat berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.

BACA JUGA: Pemerintah Indonesia Izinkan Malaysia dan Singapura Bantu Penanganan Karhutla

Kementerian Kehutanan juga mencatat 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 14 Oktober 2026. Angka itu meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 244 titik.

Menurut Ranny, data iklim dan pemantauan titik panas harus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

BACA JUGA: Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Desak Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan

Dia juga menyoroti aktivitas manusia yang berpotensi memperbesar risiko kebakaran, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar hingga perambahan dan pembalakan yang merusak kawasan hutan.

“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” ujarnya.

Ranny menegaskan pengawasan terhadap kegiatan usaha kehutanan harus dilakukan secara konsisten. Kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan upaya pencegahan kebakaran perlu menjadi perhatian, termasuk bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.

Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker, obat-obatan, serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak di Sumatra dan Kalimantan.

Namun, menurut Ranny, penanganan dampak kesehatan tersebut harus disertai upaya pencegahan di lapangan. Pemantauan titik panas, pengelolaan lahan gambut, pengawasan kegiatan usaha, dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan.

“Pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Ranny juga mendorong koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi karhutla.

Dari sisi kesehatan, Komisi IX DPR RI menaruh perhatian pada kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, pemetaan kelompok rentan, penguatan puskesmas, serta sistem peringatan dini terhadap risiko kesehatan akibat asap.

Dia berharap langkah antisipatif tersebut dapat menekan risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari paparan asap.

Keberhasilan penanganan karhutla, kata Ranny, tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pemadaman, tetapi juga kemampuan mencegah kebakaran dan dampaknya sejak awal. (kkp/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: