Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait didorong menyusun pedoman operasional yang jelas bagi sekolah maupun fasilitas pelayanan publik di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini guna mengurangi dampak serius akibat karhutla.
“Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.
Baca Juga :
BNPB Operasikan Modifikasi Cuaca Dry Ice Atasi Kabut Asap Karhutla di Palembang
Alex menekankan bahwa dampak karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga sangat membahayakan kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara. Menurut dia, asap karhutla memicu gangguan pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga mengganggu kegiatan belajar mengajar dan roda ekonomi.
Ilustrasi kabut asap akibat karhutla. Foto: Dok. Antara.
Oleh karena itu, Alex menekankan pemangku kepentingan untuk menyajikan informasi kualitas udara secara berkala dan mudah dipahami. Pemda juga diminta memperkuat layanan fasilitas kesehatan guna memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, mendapat penanganan medis yang memadai.
"Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi," ucap Alex.
Guna menekan dampak karhutla yang kian memprihatinkan, Alex mengimbau adanya sinergi dan respons cepat lintas instansi, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, serta aparat keamanan. Hal ini untuk memverifikasi titik panas berisiko tinggi dan memperluas patroli pemadaman di lapangan.
Komentar (0)