Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendukung rencana peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 guna memperluas akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM di Kalimantan Barat.
Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran perbankan daerah dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif dan perekonomian masyarakat.
Maman menilai Bank Kalbar memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah karena merupakan bank pembangunan daerah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Kalimantan Barat.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu memberikan dukungan dan kesempatan lebih luas kepada Bank Kalbar agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembiayaan sektor UMKM.
"Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita," kata Maman di Pontianak, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Maman saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalbar melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 19 Oktober 2026.
Alokasi KUR Bank Kalbar Ditargetkan Naik 25 Persen pada 2027Maman menjelaskan bahwa alokasi KUR melalui Bank Kalbar menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2025, alokasi KUR Bank Kalbar tercatat sekitar Rp700 miliar untuk mendukung pembiayaan pelaku usaha di Kalimantan Barat.
Memasuki 2026, alokasi tersebut meningkat menjadi Rp800 miliar atau bertambah Rp100 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi KUR menjadi Rp1 triliun atau bertambah Rp200 miliar dibandingkan dengan alokasi 2026.
Apabila pengajuan tersebut disetujui, alokasi KUR Bank Kalbar pada 2027 akan meningkat sekitar 25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, peningkatan dari Rp700 miliar pada 2025 menjadi Rp1 triliun pada 2027 menunjukkan potensi tambahan alokasi sebesar Rp300 miliar dalam kurun waktu dua tahun.
Maman menyampaikan bahwa pemerintah mendukung pengajuan peningkatan alokasi KUR tersebut dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi likuiditas Bank Kalbar.
"Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya," kata dia.
Menurutnya, pertimbangan likuiditas menjadi penting agar peningkatan alokasi pembiayaan tidak mengganggu kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional maupun menyalurkan kredit secara berkelanjutan.
Dengan demikian, realisasi peningkatan alokasi KUR menjadi Rp1 triliun tetap bergantung pada kesiapan dan kondisi keuangan Bank Kalbar.
Penguatan Bank Kalbar Diharapkan Perluas Akses Modal UMKMMaman menilai penguatan peran Bank Kalbar sebagai lembaga pembiayaan daerah dapat memperbesar kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha.
Akses pembiayaan yang lebih luas diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kegiatan bisnis, memperkuat kapasitas produksi, dan mengembangkan peluang usaha di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, pertumbuhan sektor UMKM juga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian daerah.
Untuk mendukung hal tersebut, Maman menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan.
Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh dukungan permodalan.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha, sementara perbankan menjadi salah satu penyedia akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Keterlibatan OJK diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha produktif.
Singkawang Jadi Percontohan Pengembangan UMKM Berbasis PariwisataSelain mendorong peningkatan pembiayaan melalui Bank Kalbar, pemerintah memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM yang memanfaatkan potensi sektor pariwisata di Kalimantan Barat.
Salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan adalah Kota Singkawang, yang ditetapkan sebagai wilayah percontohan untuk menyelaraskan sektor pariwisata dengan program pemberdayaan UMKM.
Maman menilai optimalisasi potensi pariwisata Singkawang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal, baik yang berada di kota tersebut maupun wilayah sekitarnya.
Pengembangan pariwisata diharapkan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan aktivitas ekonomi yang muncul dari kunjungan wisatawan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan potensi destinasi wisata dengan kegiatan usaha masyarakat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas.
Pemberdayaan UMKM berbasis pariwisata juga menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kegiatan usaha produktif yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
Pemerintah Targetkan Plafon Kredit UMKM Nasional Rp2.000 TriliunSelain membahas peningkatan alokasi KUR Bank Kalbar, Maman menyampaikan bahwa pemerintah memiliki agenda memperbesar plafon kredit UMKM secara nasional pada 2027.
Pemerintah mendorong peningkatan plafon kredit UMKM nasional dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun.
Rencana tersebut menunjukkan potensi tambahan plafon pembiayaan sebesar Rp500 triliun atau meningkat sekitar 33,3 persen dibandingkan dengan angka sebelumnya.
Peningkatan plafon kredit menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar kapasitas pembiayaan agar lebih banyak pelaku UMKM memperoleh kesempatan mengakses permodalan.
Maman menempatkan penguatan perbankan daerah, peningkatan alokasi KUR, pengembangan sektor pariwisata, dan koordinasi antarlembaga sebagai langkah yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan UMKM.
Khusus di Kalimantan Barat, rencana peningkatan alokasi KUR Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 diharapkan dapat memperkuat peran bank pembangunan daerah dalam mendukung pembiayaan usaha produktif.
Namun, peningkatan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi likuiditas Bank Kalbar agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui penguatan akses pembiayaan dan pengembangan potensi ekonomi lokal, pemerintah berupaya memperluas peluang pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian Kalimantan Barat.
Komentar (0)