Pemerintah Mulai Program Perlindungan Pantura Jawa, AHY Siapkan Tanggul Laut dan Mangrove untuk Selamatkan Ekonomi Pesisir

Pantau - Pemerintah resmi memulai program perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengatasi ancaman abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan permukaan tanah sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan solusi berbasis alam.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengawali program tersebut melalui kegiatan percontohan perlindungan pesisir berbasis alam di Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).

"Hari ini menjadi momentum dimulainya program perlindungan Pantura Jawa," ucap AHY dalam kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions.

Program tersebut menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai dan tanggul laut dengan pendekatan berbasis alam, termasuk penanaman mangrove untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir.

AHY Sebut Pantura Jawa Berkontribusi 28 Persen terhadap Ekonomi Nasional

AHY menjelaskan bahwa kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena menyumbang sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Wilayah pesisir utara Pulau Jawa menjadi lokasi berbagai kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra produksi pangan, hingga jalur utama distribusi dan logistik nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan perlindungan Pantura sebagai kebutuhan penting untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Namun, sejumlah wilayah Pantura telah menghadapi persoalan lingkungan selama puluhan tahun, terutama akibat abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan permukaan tanah.

Ancaman tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan, pertambakan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

“Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” kata AHY.

Pemerintah menempatkan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan sistem pengamanan kawasan Pantura Jawa.

Program Perlindungan Pantura Mencakup Lima Provinsi di Pulau Jawa

AHY menyampaikan bahwa program perlindungan pesisir akan mencakup wilayah Pantura mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Pelaksanaan program dirancang menyesuaikan karakteristik geografis dan kondisi lingkungan di masing-masing daerah agar sistem perlindungan yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.

Pemerintah akan menerapkan kombinasi pembangunan tanggul pantai atau tanggul laut dengan pendekatan berbasis alam sesuai kebutuhan wilayah.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penanaman mangrove untuk membantu melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan dampak gelombang laut.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan sistem perlindungan pesisir yang tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Penanaman Mangrove di Demak Jadi Percontohan Perlindungan Pesisir

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan kegiatan penanaman mangrove di Timbulsloko menjadi salah satu proyek percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode perlindungan pesisir yang sesuai dengan karakteristik lingkungan Pantura.

Didit juga mengungkapkan bahwa penyusunan rancangan rencana induk program perlindungan Pantura Jawa telah selesai.

"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.

Penyusunan rencana induk tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam melaksanakan program perlindungan kawasan pesisir secara lebih luas.

Pemerintah Libatkan Warga Pesisir melalui Penggunaan Hexbricks

Selain berfokus pada pengendalian abrasi dan perlindungan lingkungan, pemerintah juga memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Didit menegaskan bahwa pembangunan sistem perlindungan pantai perlu mempertimbangkan kebutuhan nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi mereka tetap berjalan.

Dalam kegiatan percontohan di Timbulsloko, pemerintah turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya perlindungan pesisir.

Penggunaan material hasil produksi warga tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar.

Pelibatan masyarakat dalam penyediaan material juga diharapkan membuka peluang lapangan kerja serta menambah penghasilan warga pesisir.

Melalui kombinasi pembangunan tanggul, penanaman mangrove, dan pemanfaatan material lokal, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan Pantura Jawa yang memperhatikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi kawasan pesisir.