JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaludin, menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai hasil penelitian tersebut perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan metode, konteks politik, serta cara data disajikan kepada masyarakat.
Asep juga menyoroti rekam jejak Saiful Mujani dan SMRC yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan dengan narasi politik tertentu yang kerap berseberangan dengan kubu Prabowo dalam sejumlah siklus pemilu.
"Saiful Mujani dan lembaga SMRC secara rekam jejak memiliki kedekatan dengan narasi politik tertentu yang kerap berseberangan dengan kubu Prabowo Subianto dalam beberapa siklus pemilu terakhir," kata Asep saat merespons hasil survei tersebut, Minggu (18/10/2026).
Ia turut mempertanyakan kerangka analisis yang digunakan dalam membaca hasil survei. Menurut Asep, latar belakang dan kecenderungan analisis pimpinan lembaga survei dapat menjadi konteks tambahan ketika publik menafsirkan hasil penelitian.
"Hal ini berisiko menciptakan persepsi terarah dibanding memotret kenyataan secara netral," ucapnya.
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa penilaian terhadap validitas survei tetap harus bertumpu pada bukti metodologis yang dapat diperiksa. Dugaan mengenai kecenderungan politik suatu lembaga, menurutnya, tidak cukup untuk membuktikan bahwa hasil surveinya tidak akurat.
Asep Kamaludin Soroti Metodologi Survei Elektabilitas PrabowoAsep menilai pembacaan terhadap survei elektabilitas Presiden perlu memperhatikan sejumlah aspek, antara lain metode pengambilan sampel, penyusunan pertanyaan, simulasi pilihan kandidat, waktu pelaksanaan penelitian, tingkat kesalahan, dan konsistensi hasil pengukuran.
Ia berpendapat, penggunaan simulasi pemilihan presiden untuk mengukur elektabilitas seorang petahana pada awal atau pertengahan masa jabatan memiliki keterbatasan. Sebab, pilihan responden dalam simulasi pemilu tidak selalu menggambarkan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
"Melihat elektabilitas seorang Presiden yang sedang menjabat (incumbent) di awal atau pertengahan masa jabatan hanya menggunakan simulasi elektabilitas Pilpres memiliki beberapa kelemahan fundamental," katanya.
Menurut Asep, hasil survei perlu dibaca secara menyeluruh agar perubahan persepsi masyarakat dalam jangka pendek tidak langsung dianggap sebagai perubahan dukungan politik yang bersifat permanen.
Ia juga mengingatkan bahwa hasil pengukuran opini publik dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik, waktu pengumpulan data, serta perkembangan pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, tren dari satu periode survei sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan mengenai dukungan terhadap presiden.
Survei Bisa Menjadi Bahan Evaluasi PemerintahSelain sebagai alat untuk mengukur opini publik, Asep menilai survei dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai bahan evaluasi. Apabila ditemukan kecenderungan penurunan dukungan, pemerintah perlu menelusuri faktor yang melatarbelakanginya.
Beberapa hal yang dapat diperiksa meliputi pelaksanaan program prioritas, kesesuaian antara janji dan realisasi kebijakan, serta efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Survei hendaknya dilihat sebagai sistem peringatan dini untuk pembenahan komunikasi publik pemerintah, bukan sebagai indikator kegagalan kepemimpinan. Penurunan angka dalam riset opini publik di awal masa jabatan adalah fenomena lumrah (honeymoon period decay),” kata Asep.
- 1
- 2
- »
Komentar (0)