Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyiapkan tim untuk memantau perkembangan harga cabai di daerah sekaligus mengevaluasi penanganan kenaikan harga komoditas tersebut.
Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (Pemda), terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).
BACA JUGA:Baru 12 dari 38 Provinsi Laporkan Penataan BPBD, Kemendagri Minta Pemda Bergerak
Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi perhatian karena kenaikan harganya perlu ditangani agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri menyiapkan lima tim yang akan turun ke daerah. Tim tersebut akan memeriksa perkembangan penanganan kenaikan harga cabai, termasuk meninjau hasil bantuan Kementan berupa bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), dan dukungan lainnya.
“Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang [harga] cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya,” ujarnya.
BACA JUGA:Blokir Celah Kecurangan Haji, Kemenhaj dan Kemendagri Padukan Data Dukcapil dan Siskohat
Dalam pelaksanaannya, setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementan dan Pemda setempat. Pemantauan tersebut juga ditujukan untuk mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi langkah yang telah dilakukan Pemda dalam merespons kenaikan harga cabai.
Tomsi turut mengingatkan pentingnya pemantauan langsung terhadap harga di pasar.
Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengetahui kondisi harga aktual agar langkah pengendalian yang diambil sesuai dengan situasi di lapangan.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.
Melalui pemantauan dan evaluasi tersebut, Kemendagri berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya pengendalian harga, khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan signifikan, sehingga keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap menjadi perhatian bersama.
Komentar (0)