JAKARTA – Pemerintah belum menetapkan musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Dudung Abdurachman menegaskan, penanganan karhutla saat ini masih sepenuhnya sanggup diatasi oleh pemerintah.
"Masalah penerapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup, negara kita masih sanggup," kata Dudung dalam konferensi pers, Senin (19/10/2026).
Dudung tidak menampik adanya tawaran bantuan dari negara lain untuk menangani karhutla. Salah satunya dari Malaysia yang menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel.
Namun, menurut Dudung, persoalan penanganan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel. Ia menilai terdapat kendala teknis di lapangan yang juga perlu diperhatikan.
Baca Juga:Kecelakaan Maut di Tuban, Pemotor Tewas Terjepit Mobil Usai Oleng Tabrak Pejalan Kaki"Bukan masalah bantuannya, tetapi teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya itu tidak serta-merta hanya alutsista kemudian personel yang diberikan bantuan, tetapi untuk sementara kita masih sanggup," tutur dia.
Dudung juga menanggapi dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan, belum tuntasnya penanganan karhutla bukan semata-mata disebabkan oleh dugaan korupsi dana siap bencana.
"Tetapi banyak faktor-faktor lain yang kemudian Bapak Presiden tegas, kalau memang terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukan proses hukum," tegas dia.
#nasional
Komentar (0)