Beda Jauh dari Lembaga Lain, Survei SMRC soal Elektabilitas Prabowo Dipertanyakan

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan mencolok pada hasil survei opini publik terkait tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan elektabilitas calon presiden (Capres) menjelang Pemilu 2029 memicu sorotan. 

Pemerhati isu demokrasi dan politik Karyono Wibowo secara khusus mempertanyakan hasil riset Saeful Muzani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan elektabilitas Dedi Mulyadi jauh di atas Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Garuda Institute: Reformasi Hukum di Jalur yang Tepat

Menurut Karyono, perbedaan yang terlampau jauh dibandingkan dengan mayoritas lembaga survei lainnya membuat rilis SMRC terkesan tendensius dan perlu diuji secara kritis.

"Survei bukan sekadar angka; hasilnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pembacaan terhadap peta persaingan politik. Oleh karena itu, metodologi dan dasar kesimpulan SMRC harus dibuka secara transparan," ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/10).

BACA JUGA: Tanggapi Hasil Survei SMRC, Efriza Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

Anomali Angka SMRC

Karyono memaparkan mayoritas lembaga survei mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di atas 60 persen. 

Parameter Politik Indonesia (PPI) misalnya, mencatat angka 65,2 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) di angka 63 persen, dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencapai 79,3 persen. 

Adidaya Institute juga merekam angka kepuasan di level 60,3 persen.

Sebaliknya, SMRC justru melaporkan tingkat kepuasan terhadap Prabowo hanya sebesar 44,5 persen, dengan 53,4 persen responden menyatakan tidak puas.

Anomali berlanjut pada simulasi elektabilitas tokoh. SMRC mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi mencapai 35,5 persen, sementara Prabowo Subianto terpuruk di angka 9,8 persen dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama.

Hal ini berbanding terbalik dengan temuan PPI dan LKPI yang menempatkan elektabilitas Prabowo stabil di kisaran 31 hingga 40 persen.

Pertanyakan Cakupan Wilayah dan Metodologi

Karyono menilai, di tengah kondisi ekonomi yang masih tumbuh dan stabilitas politik yang relatif terjaga, penurunan tajam elektabilitas Prabowo versi SMRC sangat patut dipertanyakan.

Dia menilai ada faktor metodologis atau bias wilayah yang memengaruhi hasil tersebut.

"Ada hal mendasar yang perlu diperjelas: apakah survei tersebut benar-benar mencakup pemilih secara nasional atau hanya wilayah tertentu? Jika survei hanya memotret Jawa Barat, tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi sangat mungkin terjadi. Namun, hasil regional tidak bisa digeneralisasi menjadi preferensi nasional," tegasnya.

Untuk meluruskan polemik ini, Karyono mendesak SMRC agar memaparkan secara terbuka terkait metodologinya, mulai dari cakupan wilayah survei, metode pemilihan sampel, tingkat keterwakilan responden, pembobotan data, hingga rumusan pertanyaan survei.

Ia menekankan kritik ini bukan untuk mendiskreditkan lembaga tertentu, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

"Survei yang kredibel bukanlah survei yang menghasilkan angka sesuai harapan pihak tertentu, melainkan survei yang metodenya transparan dan terbuka terhadap pengujian. Menjelang Pemilu 2029, masyarakat berhak mendapat informasi yang akurat dan dapat dipercaya," pungkas Karyono.(era/jpnn)