Dua Tahun Prabowo-Gibran, Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tembus Rp208,64 Miliar

Jakarta: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai menunjukkan aktivitas ekonomi melalui perdagangan kebutuhan pokok. Hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 10.070 koperasi tercatat telah beroperasi, dengan total transaksi sepanjang tahun ini mencapai Rp208,64 miliar.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan, data transaksi tersebut dihimpun melalui dashboard Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 16 Oktober 2026. Secara keseluruhan, tercatat 85.427 transaksi sejak awal 2026.
 
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, menjelaskan KDKMP dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui distribusi barang dan pemasaran hasil produksi masyarakat.

"KDKMP dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dapat memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip Antara, Minggu, 18 Oktober 2026.

Dari berbagai produk yang diperdagangkan, beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 5 kilogram mencatat nilai transaksi terbesar, yakni Rp92,98 miliar. Posisi berikutnya ditempati minyak goreng dengan nilai transaksi Rp47,07 miliar.

Besarnya transaksi kedua komoditas tersebut memperlihatkan peran kebutuhan pokok dalam kegiatan usaha koperasi desa. Ke depan, pemerintah mengharapkan KDKMP turut memperluas pemasaran produk pertanian dan barang hasil produksi pelaku usaha lokal.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Pemangkasan rantai distribusi diharapkan membantu menjaga pasokan barang sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha di tingkat desa.

Pengembangan KDKMP juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur usaha. Data Simkopdes mencatat sebanyak 28.402 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai melalui Agrinas Pangan Nusantara. Biaya pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan mencapai Rp3 miliar untuk setiap unit.

Meski demikian, pembangunan fisik dan operasional merupakan dua aspek yang berbeda. Dari jumlah koperasi yang telah dibangun tersebut, sebanyak 10.070 unit tercatat beroperasi hingga 15 Oktober 2026 dan menjadi sasaran pemantauan intensif pemerintah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Aspek ini menjadi penting agar investasi pembangunan dapat diikuti aktivitas ekonomi yang produktif.

Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Selain ketersediaan barang kebutuhan pokok, pengelolaan yang baik dan kemampuan menyerap produk lokal dibutuhkan agar koperasi mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Pemerintah pun mendorong KDKMP tidak berhenti pada fungsi sebagai gerai penjualan barang konsumsi. Koperasi diharapkan berkembang menjadi saluran distribusi dan pemasaran bagi hasil pertanian serta produk UMKM, sehingga kegiatan ekonomi desa dapat tumbuh lebih luas.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari evaluasi program ekonomi kerakyatan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026. Ke depan, efektivitas program KDKMP akan sangat bergantung pada kemampuan koperasi menjalankan usaha secara konsisten, memperluas pasar produk lokal, dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat desa.