DPR Sebut Karhutla Jadi Bencana Internasional, Negara Pemilik Konsesi Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung hampir empat bulan tidak lagi sekadar menjadi bencana nasional, tetapi telah berkembang menjadi persoalan internasional.



Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Daniel menegaskan, pemerintah harus mempercepat penanganan karhutla karena masyarakat terdampak terus terpapar asap yang membahayakan kesehatan, terutama anak-anak dan lanjut usia.



BACA JUGA:Dua Klaster Korupsi BNPB yang Diungkap KPK: Suap Rekanan dan Benturan Kepentingan

“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara,” kata Daniel dalam keterangannya, Senin, 19 Oktober 2026.



Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak pemerintah bergerak lebih cepat untuk memastikan masyarakat tidak terus-menerus menghirup asap akibat karhutla.



“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujarnya.



Menurut Daniel, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Karena itu, pemerintah perlu segera memastikan warga terdampak mendapatkan masker, akses oksigen, dan pelayanan kesehatan yang memadai.



BACA JUGA:BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 19 Oktober 2026, Ibu Kota Terik Seharian!

Ia juga mengusulkan pembentukan tempat perlindungan khusus bagi masyarakat yang rentan atau mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi tempat sementara bagi warga untuk menghindari paparan asap, khususnya anak-anak dan lanjut usia.



“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.



Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab lebih besar dari berbagai pihak, termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan usaha di Indonesia.



Ia meminta negara-negara tersebut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai dengan peran serta ketentuan yang berlaku.