Bagai ruang sidang di parlemen negara demokrasi yang penuh interupsi, Golkar Library terasa begitu ramai. Suara sejumlah politisi muda dan senior bersahut-sahutan di perpustakaan semi-kafe yang ada di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, tersebut. Namun, jika dalam persidangan hampir selalu ada ekspresi tarik urat, itu tak terjadi di sana.
Gelak tawa justru terdengar di sepanjang diskusi para pengurus Akademi Partai Golkar (APG), Rabu (14/10/2026) siang. Ketika membahas rencana mengundang pemateri pelatihan penulisan jurnal ilmiah untuk kader partai berlambang beringin itu, salah satu dari pengurus yang berasal dari generasi milenial berseloroh soal hambatan finansial. Mendengarnya, mereka yang terlihat sebagai generasi X dan baby boomers tak menghentikannya.
Topik tersebut justru memantik diskusi yang lebih luas. Dari soal bagaimana dana bantuan politik dikelola hingga berbagai tantangan demokratisasi Indonesia.
Pada momen mingguan yang disebut ”Rabu Perkaderan” itu, para pengurus APG bisa membicarakan apa pun, dari program kerja, isu sosial, buku, ataupun sekadar bersilaturahmi. Rutinitas untuk berdiskusi tanpa sekat itu dibudayakan, sebagai bagian dari sistem kaderisasi di partai yang akan genap berusia 62 tahun pada 20 Oktober 2026.
Pertukaran gagasan lintas generasi pun tak hanya terjadi dalam kegiatan rutin. Kader-kader muda juga mendapat peran dalam perumusan sistem kaderisasi partai. Salah satunya Arief Rosyid Hasan (40), yang dipercaya menjadi Sekretaris APG walaupun baru resmi bergabung dengan Golkar pada pertengahan 2025.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu bekerja sama dengan Hajriyanto dan para politisi senior Golkar lainnya yang sudah menjadi kader sejak era Orde Baru. Tidak hanya itu, Arief juga terlibat sebagai salah satu perumus pedoman kaderisasi partai.
”Butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk menyelesaikan pedoman kaderisasi. Kami mengompilasi praktik yang sudah ada sejak Golkar lahir dan menambahkan tiga konsep baru, dari landasan teologis, pengembangan kompetensi, dan kaderisasi komunitas,” kata Arief.
Menurut dia, pembaruan itu dibutuhkan untuk memperkuat identitas dan karakter kader serta merespons perkembangan zaman. Landasan teologis, misalnya, untuk mengingatkan kader mengenai filosofi Ketuhanan dalam Pancasila serta aspek transendental dalam berpolitik. Melalui pendekatan tersebut, kader Golkar diharapkan memiliki landasan moral dalam menjalankan semua aktivitas politiknya.
Adapun pengembangan kompetensi antara lain terkait dengan pemahaman mengenai dunia digital dan geopolitik di tengah dinamika global. Sementara itu, konsep kaderisasi komunitas dibuat untuk menyebarkan kesadaran politik kepada generasi muda dengan strategi informal.
”Kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak muda dari berbagai latar belakang untuk menyadari bahwa politik itu, ya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal, semua tidak terlepas dari proses dan keputusan politik,” ujar Arief.
Pedoman kaderisasi hasil kolaborasi elemen muda dan senior Golkar itu diresmikan pada pertengahan 2026 dan kini mulai diterapkan. Namun, pembaruan tersebut berlangsung di partai yang telah mengalami perubahan besar sejak era Orde Baru.
Menurut Hajriyanto, pada masa lalu kaderisasi Golkar bertumpu pada pola hubungan ABRI, birokrasi, dan Golkar yang dikenal dengan akronim ABG. Ketiga jalur itu berkaitan dengan basis organisasi dan rekrutmen politik Golkar di masa Presiden Soeharto.
Kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak muda dari berbagai latar belakang untuk menyadari bahwa politik itu, ya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal, semua tidak terlepas dari proses dan keputusan politik.
Namun, setelah Reformasi 1998, Golkar merumuskan ”Paradigma Baru Partai Golkar” dan mengubah sejumlah mekanisme internal. Perubahan itu mencakup pola pengambilan keputusan dan kaderisasi. Meski politik masa lalu berubah, jaringan organisasi yang telah terbentuk sebelumnya tetap menjadi modal bagi keberlanjutan.
Kaderisasi pun dilakukan melalui beberapa program di tiap daerah. Contohnya kader teritorial penggerak desa, perkaderan penggerak partai, ataupun perkaderan fungsional.
”Golkar memiliki sistem lama yang sudah diubah, tetapi dampaknya masih dinikmati hingga saat ini,” kata Hajriyanto.
Keberlanjutan terlihat antara lain dari perolehan suara dan kursi parlemen Golkar dalam pemilu setelah reformasi. Dari Pemilu 1999 hingga 2024, partai ini konsisten berada di jajaran peraih suara tertinggi. Pada 2024, Golkar pun memperoleh 15,29 persen suara nasional yang juga meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Selain itu, Golkar juga mengantarkan kadernya ke kursi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. Posisi itu diisi oleh Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar 2004-2009. Di level kabinet, kader Golkar pun tak pernah absen dari setiap rezim pemerintahan.
Akan tetapi, keberlanjutan tak serta-merta menjamin proses kaderisasi, regenerasi, serta penempatan jabatan yang sesuai dengan meritokrasi. Studi Deby Nurul Triasa dalam Journal of Politics and Government Studies, Universitas Diponegoro, 2012, menemukan bahwa pola rekrutmen kader Golkar setelah reformasi memang bersifat terbuka. Namun, kaderisasi masih terkendala persoalan keuangan, pelembagaan politik partai pun masih bergantung pada pihak nonpartai khususnya yang menyangkut urusan dana.
Di tengah tantangan tersebut, Golkar pun berinisiatif melembagakan kaderisasi yang sistematis melalui APG. APG bertugas melaksanakan sistem kaderisasi yang ditetapkan di dalam hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 2024.
Sistem dimaksud dibuat secara berjenjang dari pendidikan dan latihan kader tingkat dasar oleh dewan pimpinan daerah (DPD) kabupaten/kota, tingkat menengah oleh DPD provinsi, dan tingkat lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Meski tidak tertulis dalam hasil Munas XI, sejumlah pengurus APG menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam setiap jenjang pendidikan dan pelatihan menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi bagian dari pengurus partai.
Hajriyanto mengatakan, Golkar juga berupaya untuk menjaga relevansi dengan melahirkan kader politisi sekaligus teknokrat. Setelah menjadi partai, Golkar tidak hanya bisa bertahan lantaran warisan infrastruktur dan jaringan kaderisasi, tetapi juga peran teknokratik kader-kadernya di pemerintahan. Modal tersebut pun dipandang tak boleh sekadar mengandalkan kemampuan pribadi kader, tetapi partai juga melembagakannya.
Kini, APG merumuskan sejumlah program untuk meningkatkan kapasitas akademik kader. Contohnya, dengan melaksanakan pelatihan bagi pelatih atau training of trainer untuk pengurus partai, berisi sejumlah materi yang disampaikan akademisi dan politisi berpengalaman. Nantinya, bekal yang mereka dapatkan perlu diteruskan kepada kader partai di lingkup masing-masing.
Selain itu, APG juga tengah mempersiapkan pelatihan penulisan jurnal ilmiah untuk para kader. Pada tingkatan selanjutnya, pelatihan ini bakal diteruskan dengan penerbitan jurnal ilmiah milik partai.
”Golkar sebagai kekuatan pembaruan dan pembangunan harus terus memusatkan perhatian untuk menciptakan kader-kader politisi yang teknokratis serta teknokrat yang paham politik. Karena kalau teknokrat tidak paham politik, sering kali bisa naif. Sementara kalau politisi tidak memiliki jiwa teknokrat, nanti hanya dimensi politik yang menonjol, keputusan yang diambil selalu sarat dengan pertimbangan dan kepentingan politik semata,” tutur Hajriyanto.
Menurut dia, cita-cita melahirkan politisi teknokrat itu pun diperkuat dengan keberadaan Golkar Institute, sekolah pemerintahan dan kebijakan publik yang didirikan Golkar sejak 2021. Begitu pula Badan Penelitian dan Pengembangan, lembaga penghasil kajian yang menjadi dasar pengambilan keputusan politik partai.
”Jadi, tiga badan itu harus menjadi trisula baru Partai Golkar. Kalau trisula lama itu ABG, sekarang trisula baru adalah APG, Golkar Institute, dan Balitbang,” kata Hajriyanto.
Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily mengatakan, lembaganya membuka kesempatan bagi kader ataupun masyarakat yang berusia di bawah 40 tahun untuk mempelajari geopolitik, politik, dan kepemimpinan yang merupakan fondasi utama memahami dinamika politik. Dalam lima tahun sejak berdiri, Golkar Institute telah menyelenggarakan 18 angkatan program Executive Education Program for Young Political Leaders yang diikuti sedikitnya 400 peserta.
Dari total alumni program itu, 138 di antaranya tercatat mengikuti kontestasi politik, baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. ”Hasilnya, 58 orang di antara mereka itu berhasil menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, ada juga yang menjadi kepala daerah,” ungkap Ace.
Alumni Golkar Institute yang kini menduduki jabatan publik di antaranya Palacheta Subies Subianto yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Meski sebelum menjadi anggota DPRD ia juga aktif dan memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Medan, Palacheta mengaku mendapatkan pendampingan dan pembelajaran krusial dalam menghadapi masa kampanye. Salah satunya mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi biaya politik.
”Sebagai contoh dengan menggunakan teknologi saya bisa tahu kapan harus datang ke sebuah titik (kampanye), apakah titik itu sudah pernah saya datangi, dan tidak juga saya bisa melakukan big campaign, dan berikutnya kapan saya bisa melakukan door to door,” ungkap Palacheta dalam unggahan di akun media sosial Golkar Institute.
Pendidikan politik melalui sejumlah lembaga di struktur Golkar memperlihatkan upaya partai tersebut untuk melembagakan kaderisasi serta pengembangan kapasitas kader. Namun, tantangan berikutnya tidak hanya memastikan kader memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpolitik, tetapi juga memastikan kompetensi tersebut dijadikan pertimbangan utama dalam pencalonan dan penempatan jabatan. Pada titik itulah, pembaruan kaderisasi bakal diuji, apakah pendidikan sebatas menjadi program peningkatan kapasitas, atau menjadi penentu masa depan kader partai.
Komentar (0)