Sumsel, VIVA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar di Sumatera Selatan (Sumsel). Temuan tersebut mencakup area perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan area izin konversi. Kondisi itu, mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Sumsel, Palembang, dikutip dari laman resmi BNPB pada Minggu (18/10/2026).
BNPB pun mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi.
Kristomei mengatakan, penegakan hukum diperlukan agar upaya pemadaman tidak sia-sia akibat kebakaran yang kembali terjadi.
Bahkan ia menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pengerahan personel dan sarana pemadaman.
Koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum, kata dia, juga diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang.
Menurut dia, penanganan karhutla harus melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.
Selain itu, BNPB meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas operasi pemadaman.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter, berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" kata Kristomei.
BNPB juga mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas.
Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas yang jelas, serta data jumlah personel dan sarana pendukung yang dikerahkan.
Komentar (0)