Hasto PDIP Sebut Karhutla Berulang Imbas Tata Ruang Salah & Lemahnya Penegakan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut kesalahan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum membuat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang setiap tahun.

Hal demikian dikatakan Hasto saat menjawab pertanyaan peserta webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10).

BACA JUGA: Pakar Hukum Lingkungan Dorong Penguatan Aturan Pengendalian Karhutla

Menurut alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu, kedua aspek tadi harus dibenahi bersamaan demi mencegah karhutla.

Hasto mengatakan negara dari sisi tata ruang, harus membuat moratorium hutan untuk mencegah pembukaan lahan dari membabat hutan. 

BACA JUGA: WALHI Desak Penegak Hukum Sasar Korporasi di Balik Karhutla

Dia mengungkap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri semasa menjabat Presiden RI tidak pernah menerbitkan izin menanam sawit dari membabat hutan.

"Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata Hasto dalam siaran persnya, Minggu (18/10).

BACA JUGA: Malam-Malam, Menhut Cek Penanganan Karhutla di Sampit

Selanjutnya, kata dia, negara juga wajib menjatuhkan sanksi tegas bagi pihak yang membuka lahan dengan membakar atau membabat hutan.

"Jadi, mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas, apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," ujarnya.

Hasto menyebut tanaman sawit sebenarnya menjadi tumbuhan yang menutup ruang bagi pohon lain berkembang. 

"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali, karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," katanya.

Hasto menyatakan Indonesia harus serius menyelesaikan persoalan karhutla, karena bikin rakyat dalam negeri menderita.

"Saya mengatakan betapa menderitanya itu rakyat Indonesia di Kalimantan, mereka adalah kita. Betapa menderitanya di Sumatera," katanya.

Selain itu, lanjut Hasto, persoalan karhutla harus diselesaikan demi menjaga muruah bangsa di hadapan negara tetangga.

Menurut dia, beberapa negara tetangga merasa heran Indonesia sebagai bangsa besar masih kesulitan menyelesaikan kasus karhutla.

"Ini, kan, menurunkan muruah kita sebagai bangsa. Apa persoalan itu, yang pertama itu tata ruang. Jadi, salah kebijakan," ujar Hasto.

Dia turut menyoroti lemahnya mitigasi Indonesia menghadapi musim kering demi menekan kasus karhutla di beberapa daerah. 

Hasto mengatakan banyak pakar sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi ke lahan-lahan gambut.

"PDIP melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang," ujar dia.

Hasto menilai persoalan berulang terkait karhutla bukan peristiwa tunggal, karena bisa disumbang mitigasi tak maksimal.

"Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDIP," ujarnya. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua ASN Gugur Padamkan Karhutla Bromo, BKN Pastikan Kenaikan Pangkat Anumerta