REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sabtu pagi (22/8/2026), Prabowo bertolak ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla di sejumlah wilayah berjalan cepat, terpadu, dan serentak.
Setibanya di lokasi, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, hingga TNI-Polri.
Baca Juga
Presiden Perintahkan Tambahan 1.500 Personel dan 6 Helikopter untuk Karhutla
Presiden Tiba di Kalbar, Pimpin Rapat Penanganan Karhutla
Kemendikdasmen Terbitkan Protokol Pembelajaran Darurat Akibat Karhutla
"Saya datang untuk melihat keadaan setempat," ucap Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026), berdasarkan siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah.
Sekretariat Kabinet dalam keterangannya menyampaikan, keberangkatan Presiden ke Kalimantan dilakukan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak karhutla di provinsi-provinsi terdampak.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sehari sebelumnya, Prabowo sudah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi. Pembagian tugas ini dilakukan agar upaya pemadaman dan penanganan di lapangan berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Di Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri. Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Sementara di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan memimpin penanganan di lapangan.
Pengerahan para pejabat utama ini jadi bagian dari strategi pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando. Pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat didorong bekerja bersama menghadapi karhutla.
Presiden menekankan pentingnya kecepatan penanganan agar dampak kebakaran tidak semakin meluas. Penanganan harus dilakukan secara optimal supaya masyarakat bisa segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
"Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal," demikian keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8/2026).
Selain penanganan di lapangan, Presiden meminta aspek penegakan hukum tidak diabaikan. Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan turun langsung ke Kalimantan dan menempatkan pejabat utama TNI-Polri di sejumlah provinsi terdampak, pemerintah memastikan penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kekuatan diarahkan bergerak bersama agar kebakaran bisa segera dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Komentar (0)