Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akses jalan utama di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sebelumnya terdampak longsor pascagempa kini kembali dapat dilalui masyarakat.
Pemulihan akses tersebut membuat konektivitas antarwilayah desa kembali terbuka. Kondisi ini juga memudahkan mobilisasi bantuan serta distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Pulau Palue.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menangani infrastruktur yang terdampak gempa di Palue. Menurutnya, akses jalan dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus memperoleh berbagai kebutuhan pokok.
“Kementerian PU terus berusaha agar akses jalan kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody melalui keterangannya, Sabtu (22/8).
Hingga Sabtu (22/8) pagi, Kementerian PU telah menangani 10 titik longsor di Ruas Jalan Krica-Nitung sepanjang 10,5 kilometer. Sementara itu, tiga titik longsor di Ruas Jalan Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer juga telah ditangani melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Dengan selesainya penanganan tersebut, kedua ruas jalan kini telah kembali fungsional dan dapat digunakan masyarakat. Kedua ruas itu menjadi prioritas penanganan karena berfungsi sebagai jalur mobilitas masyarakat antar desa, akses menuju pusat pelayanan, serta menunjang berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Kembali terbukanya akses darat juga memperlancar distribusi bantuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Pulau Palue, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah mengirimkan sejumlah peralatan dari Pelabuhan Maumere di Pulau Flores menuju Palue. Peralatan yang dimobilisasi terdiri dari dua unit excavator dan satu unit kendaraan pikap L300.
Peralatan tersebut digunakan untuk membuka kembali akses serta membersihkan material longsoran yang menutup sejumlah titik jalan.
Meski seluruh ruas jalan utama telah kembali berfungsi, Kementerian PU bersama pemerintah daerah masih memantau kondisi jalan di Pulau Palue. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya longsor maupun gangguan infrastruktur lainnya akibat gempa susulan.
Dody mengatakan Kementerian PU akan terus mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di NTT. Prioritas penanganan diarahkan pada pemulihan akses masyarakat agar aktivitas sehari-hari, distribusi bantuan, serta kegiatan sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan.
Penyediaan Air Minum dan SanitasiSelain pemulihan akses jalan di Palue, Kementerian PU juga meningkatkan dukungan penyediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 warga terdampak gempa yang kini berada di dua posko pengungsian terpusat di Kecamatan Reok, NTT.
Dody mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penanganan pascabencana, terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di tempat pengungsian.
“Kementerian PU terus memperkuat dukungan di lapangan untuk memastikan kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Sarana yang ada kami optimalkan dan peralatan tambahan segera dimobilisasi sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Dody.
Dua posko pengungsian di Kecamatan Reok tersebut terdiri dari Posko Golo Conggo yang menampung 1.111 pengungsi dan Posko Barangkolong dengan 1.512 pengungsi.
Pelayanan air minum di kedua lokasi tersebut sejak pascagempa pada 15 Agustus 2025 didukung oleh unit pengolahan air (HU) milik Pertamina dan Brimob. Saat ini tersedia lima unit HU dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air minum para pengungsi.
Sementara itu, penyaluran air dilakukan menggunakan tiga unit mobil tangki air (MTA) milik PDAM Komodo. Air bersumber dari SPAM IKK Reok yang merupakan sistem penyediaan air minum eksisting. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga kelancaran distribusi air di kedua posko.
Untuk menambah kapasitas pelayanan, Kementerian PU juga tengah memobilisasi sejumlah peralatan dari Lombok menuju Reok. Sarana yang dikirim mencakup empat unit MTA, satu unit mobil vakum, dan satu dump truck.
Kementerian PU turut menyiapkan lima set HU, dua unit portable MCK, serta satu unit Biority untuk memperkuat layanan air minum dan sanitasi di lokasi pengungsian.
Peralatan tambahan tersebut masih dalam proses pengiriman dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan diperkirakan tiba di Reok pada Minggu malam (23/8). Setelah tiba, seluruh peralatan akan segera ditempatkan di dua posko sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Untuk kebutuhan sanitasi, para pengungsi saat ini menggunakan MCK darurat serta fasilitas MCK milik warga sekitar. Penambahan portable MCK dan mobil vakum diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan sanitasi sekaligus mendukung pengelolaan limbah di area pengungsian.
Dody menyatakan mobilisasi peralatan dari wilayah terdekat dilakukan untuk mempercepat penguatan layanan dasar bagi masyarakat terdampak, selain mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia di lapangan. Pihaknya juga akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, PDAM, BNPB, TNI-Polri, serta berbagai unsur terkait.
Komentar (0)