Prabowo Minta Kondisi Karhutla Kalbar Dipetakan Secara Nyata

Kalimantan Barat: Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait memaparkan kondisi nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Hal itu untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan situasi terkini di lapangan.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat, dilansir Antara, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Presiden meminta laporan tersebut setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan kehadiran jajaran kementerian/lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam rapat penanganan karhutla. Rapat tersebut dihadiri delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 pimpinan pemerintah daerah, termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan unsur BNPB daerah.

Menanggapi permintaan Presiden, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan hasil pemantauan titik panas (hotspot) selama 24 jam berdasarkan pantauan satelit. Bulo melaporkan terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, terdeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” kata Bulo.

Presiden juga mendapatkan laporan mengenai prakiraan cuaca yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan karhutla. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Foto: Tangkapan Layar.

Dalam rapat tersebut, Bulo melaporkan pemerintah sebelumnya telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi kemudian dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Laporan tersebut menjadi bahan Presiden Prabowo untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan karhutla, sekaligus langkah penanganan yang dapat dilakukan pemerintah, termasuk melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.