KOMPAS.TV — Jalan berlubang, genangan air, drainase tersumbat, hingga badan jalan yang dipenuhi material longsor selama ini bukan sekadar persoalan infrastruktur di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Bagi masyarakat, persoalan itu menyentuh langsung aktivitas sehari-hari: perjalanan menuju kebun dan pasar, distribusi hasil pertanian, mobilitas anak sekolah, hingga akses menuju pusat pelayanan publik.
Dari persoalan sederhana namun mendasar itulah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga memperkenalkan Program Jalan Tanpa Genangan Air (JATAGENA).
Baca Juga: Pemkab Dairi Hadirkan Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar, Ringankan Biaya Transportasi
Menariknya, JATAGENA tidak semata-mata ditempatkan sebagai proyek pembangunan jalan dengan pendekatan konvensional. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, program tersebut dikembangkan melalui kombinasi intervensi pemerintah, pemanfaatan alat berat, respons cepat perangkat daerah, serta kekuatan gotong royong masyarakat. Sejak awal menjabat, Vickner mengajak masyarakat menjadikan gotong royong sebagai bagian penting dari pembangunan. Dalam sebuah kegiatan penanaman pohon pada Mei 2025, ia menyebut JATAGENA sebagai salah satu program yang perlu diwujudkan bersama masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran. Kini JATAGENA dapat dipahami bukan hanya sebagai program memperbaiki jalan, tetapi sebagai model pendekatan pembangunan yang mencoba mempertemukan respons pemerintah dengan partisipasi warga.
Melalui semangat gotong royong, warga dan pemerintah bahu-membahu memperbaiki jalan rusak dan membersihkan saluran air lewat gerakan JATAGENA. (Sumber: Dok. Pemkab Dairi)Dari Jalan Rusak Menjadi Agenda Pemerintahan
Bagi daerah seperti Dairi, kualitas jalan mempunyai arti strategis. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas dengan aktivitas masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Jalan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan bagian dari rantai ekonomi masyarakat. Karena itu, ketika jalan berlubang dan air menggenang, dampaknya tidak berhenti pada kenyamanan berkendara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu distribusi komoditas pertanian, memperlambat mobilitas warga, dan meningkatkan biaya perjalanan. Tidak itu saja, kondisi ini pun menjadi perhatian banyak pihak seolah pemerintah tak melakukan apa-apa.
Belajar dari kondisi ini, Pemkab Dairi kemudian mendorong JATAGENA sebagai gerakan yang harus diterjemahkan sampai tingkat kecamatan dan desa.
Baca Juga: Program JATAGENA Dairi Perbaiki Jalan dan Drainase, Bupati Vickner Sinaga Ajak Warga Gotong Royong
Salah satu penegasan mengenai arah program tersebut terlihat dalam evaluasi pemerintah daerah pada akhir Mei 2026. Bupati Vickner Sinaga mengevaluasi kegiatan gotong royong yang telah dilakukan secara serentak di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Siempat Nempu Hilir yang pekerjaannya meliputi penimbunan jalan berlubang menggunakan sirtu atau base, pembersihan badan jalan, pembersihan drainase, pembuatan drainase alam, hingga perbaikan jembatan.
Artinya, konsep "jalan tanpa genangan" tidak dimaknai secara sempit sebagai menutup lubang jalan. Persoalan jalan ditempatkan bersama persoalan tata air dan pemeliharaan lingkungan jalan. Di sinilah karakter JATAGENA mulai terlihat: jalan diperbaiki, air diarahkan, drainase dibersihkan, dan masyarakat dilibatkan.
Dukungan alat berat mempercepat proses perbaikan pada jalan berlubang melalui gotong royong JATAGENA (Sumber: Dok. Pemkab Dairi)Gotong Royong dengan Ukuran yang Konkret di Sumbul
Salah satu contoh paling jelas pelaksanaan JATAGENA berlangsung di Kecamatan Sumbul. Di Desa Pegagan Julu VIII pada 19–20 Mei 2026 lalu, pemerintah bersama masyarakat melakukan pekerjaan yang cukup beragam. Jalan berlubang ditimbun menggunakan material sirtu sebanyak 15 dump truck, dengan penanganan sepanjang sekitar 2 kilometer.
Tidak berhenti di situ. Masyarakat dan pemerintah juga membersihkan drainase, membuat parit, membersihkan badan jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan usaha tani sepanjang sekitar 5 kilometer, serta membangun gorong-gorong sepanjang 6 meter. Pekerjaan tersebut diperkuat dengan alat berat milik Pemkab Dairi berupa backhoe loader dan grader. Dari angka-angka tersebut, hal ini penting karena menunjukkan bahwa JATAGENA bukan hanya slogan administratif, namun lebih dari itu ada peran warga secara swadaya dengan menyumbangkan tenaga dan material, dan ada alat berat pemerintah yang dikerahkan. Semua bersatu padu untuk satu tujuan: menjadikan semuanya lebih baik.
Baca Juga: Pemkab Dairi Kedepankan Mitigasi Bencana melalui Gerakan Sejuta Pohon Produktif
Gerakan itu kemudian berlanjut ke desa-desa lainnya. Pada awal Juni, Pemerintah Kecamatan Sumbul kembali melaksanakan gotong royong JATAGENA di Desa Pegagan Julu V. Pemerintah kecamatan menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk implementasi pesan Bupati agar aparatur peka terhadap informasi masyarakat dan segera mengambil tindakan nyata.
Pada 22–23 Juni 2026, kegiatan serupa berlangsung di Desa Sileuh-leuh Parsaoran. Penanganannya kembali menyasar jalan berlubang, drainase, parit, dan bahu jalan—baik jalan provinsi, kabupaten, maupun desa. Pola tersebut memperlihatkan satu hal: JATAGENA diarahkan menjadi pekerjaan pemeliharaan yang berulang dan berkelanjutan, bukan kegiatan satu kali.
Dukungan alat berat mempercepat proses perbaikan pada jalan berlubang melalui gotong royong JATAGENA (Sumber: Dok. Pemkab Dairi)118 Warga Turun ke Jalan di Pegagan Hilir
Semangat serupa terlihat di Kecamatan Pegagan Hilir. Pada 20 Mei 2026, sebanyak 118 orang ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong JATAGENA di Desa Simanduma, yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah kecamatan. Saat itu, pekerjaan difokuskan pada penimbunan jalan berlubang menggunakan sirtu, pembersihan parit, badan jalan, dan bahu jalan. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Desa Simartugan untuk meneruskan penanganan ruas Simanduma–Simartugan.
Persoalan jalan yang semula berada dalam domain pemerintah berubah menjadi agenda bersama masyarakat. Di sini JATAGENA mendapatkan dimensi yang lebih luas. Pemerintah menyediakan koordinasi, tenaga aparatur, dan dukungan peralatan, sementara masyarakat ikut mengambil bagian dalam pekerjaan lapangan.
Dalam konteks pembangunan daerah, model seperti ini penting karena pemeliharaan infrastruktur memang tidak akan pernah selesai hanya dengan pembangunan fisik. Jalan yang telah diperbaiki membutuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaganya.
Pemerintah Bergerak Cepat di Siempat Nempu Hulu
Program ini juga bergerak di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, tepatnya di Desa Silumboyah pada 6 Juni 2026. Pemerintah kecamatan bersama masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan ASN melakukan gotong royong massal. Pekerjaannya mencakup penimbunan jalan berlubang dengan tiga dump truck material sirtu, pembersihan drainase, pembuatan parit, dan pembersihan bahu jalan kabupaten.
Kegiatan tersebut juga didukung alat berat milik Pemkab Dairi. Bupati Vickner Sinaga bahkan hadir meninjau kegiatan sekaligus mencanangkan Gerakan ASN Merawat Bumi dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
Sebulan kemudian, pada awal Juli, gerakan JATAGENA kembali dilaksanakan di sejumlah titik di kecamatan yang sama. Di Desa Gunung Meriah, misalnya, pekerjaan mencakup penimbunan jalan berlubang, pembersihan dan pembuatan drainase, pembersihan bahu jalan, serta penyingkiran material bekas longsor yang menutup badan jalan.
Pada 7 Juli, kegiatan tersebut kembali dilakukan di sejumlah titik dengan dukungan alat berat Pemkab Dairi. Camat Siempat Nempu Hulu, Koko Angkat, menyebut gerakan itu sebagai tindak lanjut arahan Bupati agar jajaran pemerintah kecamatan dan desa tanggap terhadap informasi serta kebutuhan masyarakat. Dari kondisi ini terlihat jelas, pemerintah dituntut hadir ketika persoalan muncul, bukan menunggu persoalan menjadi semakin besar.
JATAGENA di Kecamatan Lae Parira
Pada Mei 2025, ketika persoalan jalan rusak dan genangan air di Desa Bantun Kerbo menjadi perhatian publik, pemerintah kecamatan bergerak bersama jajaran desa dan menggunakan dukungan alat berat. Penanganan dilakukan dengan pendekatan gotong royong dan swadaya masyarakat. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan memang kemudian menjadi agenda yang terus dikejar pemerintah daerah.
Pada Juli 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melaporkan sejumlah ruas jalan yang memasuki proses pemeliharaan, antara lain Jalan Juma Teguh–Lae Parira, Jalan Simpang Siboras–Dolok Tolong, serta Jalan Sidumpe–Batu Gualan. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari percepatan penanganan infrastruktur jalan.
Efisiensi Anggaran dan Strategi Gotong Royong
Ada konteks yang tidak bisa dilepaskan dari JATAGENA, yaitu efisiensi anggaran. Pemkab Dairi secara terbuka menempatkan gotong royong sebagai salah satu cara agar pembangunan tetap bergerak di tengah keterbatasan anggaran. Bupati Vickner Sinaga sendiri mengajak masyarakat membantu pemerintah menyukseskan JATAGENA melalui semangat saling bahu-membahu. Namun, gotong royong tidak berarti seluruh tanggung jawab pembangunan dialihkan kepada masyarakat.
Justru dari sejumlah kegiatan terlihat pemerintah tetap memberikan dukungan berupa alat berat, material, dan koordinasi perangkat daerah. Dalam kegiatan di Sumbul, misalnya, backhoe loader dan grader milik pemerintah digunakan untuk mempercepat pekerjaan. Di Siempat Nempu Hulu, alat berat Pemkab juga digunakan dalam kegiatan penanganan jalan dan drainase.
Program yang menyentuh persoalan jalan selalu menghadapi tantangan besar: skala kerusakan, panjang jaringan jalan, curah hujan, kondisi geografis, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan pemeliharaan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan JATAGENA tidak cukup diukur dari berapa banyak kegiatan gotong royong yang dilakukan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah jalan yang telah ditangani dapat bertahan, apakah drainase tetap berfungsi, apakah titik genangan berkurang, dan apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam mobilitas sehari-hari.
Apalagi kritik publik terhadap persoalan jalan masih muncul. Pada April 2026, misalnya, terdapat aksi warga di wilayah Sidikalang yang menyindir kondisi jalan rusak dan genangan dengan menjadikannya sebagai "kolam pancing" dan lokasi menanam jagung. Kritik tersebut menunjukkan bahwa di balik berbagai kegiatan JATAGENA, masih terdapat ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintah.
Kritik semacam itu justru dapat menjadi bagian penting dari evaluasi. Sebab, program infrastruktur yang baik bukanlah program yang hanya terlihat aktif di lapangan, tetapi program yang mampu menjawab keluhan warga secara terukur.
Jika ditarik dari berbagai pelaksanaan di lapangan, filosofi JATAGENA sebenarnya cukup sederhana: ketika warga menyampaikan persoalan, pemerintah harus mendengar dan merespons; ketika masalah ditemukan, pemerintah harus bergerak; dan ketika pekerjaan terlalu besar untuk dikerjakan sendiri, pemerintah dan masyarakat bekerja bersama. Mari bersama jadikan JATAGENA sebagai ekosistem pemeliharaan infrastruktur, bukan sekadar nama program.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Shitra-Cahaya-Purnama
Sumber : Kompas TV
- JATAGENA
- PEMKAB DAIRI
- Bupati Vickner Sinaga
Komentar (0)