Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan dua wakil rektor terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/8/2026). Kabar tersebut membuat mahasiswa Unsoed ikut mempertanyakan kondisi kampus.
Bagi para mahasiswa, persoalan yang muncul bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga menyangkut nama baik dan kepercayaan terhadap Unsoed. Presiden BEM Unsoed 2026, Azza Febra Pramudika, mengatakan mahasiswa tidak ingin kasus korupsi rektor menjadi alasan untuk menjatuhkan almamater. Menurutnya, mahasiswa justru perlu menjaga dan menegakkan marwah kampus.
Advertisement
BEM Unsoed sejak lama telah mencium adanya praktik korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kampus. Bahkan Azza tak menampik adanya desakan agar rektor beserta jajarannya mundur. Desakan itu disebut muncul karena mahasiswa khawatir terhadap keberlangsungan kampus ke depan.
Menurut Azza, evaluasi tidak cukup hanya dengan mengganti individu yang memegang jabatan. Sistem pengambilan keputusan dan pengawasan di lingkungan kampus juga perlu dibenahi.
"Kalau orangnya berganti tetapi mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan, dan budaya kekuasaannya tetap sama, maka kita hanya sedang menunggu persoalan yang sama muncul kembali dengan nama yang berbeda" katanya.
BEM juga mendorong kampus membuka dan mengevaluasi proses penerimaan mahasiswa baru yang ikut menjadi sorotan. Azza menilai proses tersebut harus transparan dan memastikan seluruh calon mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama.
"Kalau memang semuanya sudah berjalan sesuai aturan, buka dan buktikan secara transparan. Kalau ternyata ada penyimpangan, jangan dilindungi," ujarnya.
Azza menegaskan mahasiswa akan terus mengawal proses hukum dan berbagai persoalan kampus yang muncul setelah OTT tersebut.
"Hari ini hanya satu yang kita yakini, adalah komersialisasi pendidikan yang perlu kita lawan, dengan apa pun itu," ujar Azza.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar mengenai rektor atau pihak tertentu, melainkan menyangkut peran mahasiswa dalam menentukan arah kampus ke depan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Pamungkas, mengatakan mahasiswa turut resah terhadap dampak kasus tersebut terhadap nama baik kampus dan keberlangsungan akademik.
Ia menyebut sempat beredar kabar mengenai kemungkinan perubahan jadwal wisuda yang seharusnya berlangsung pada September. Namun, BEM masih menunggu informasi pasti terkait kabar tersebut.
"Yang menjadi pokok, kami harap hal ini bisa menjadi pelajaran dan mendorong proses hukum yang adil," kata Pamungkas.
Pamungkas juga menuntut birokrasi kampus lebih transparan dalam mengambil keputusan yang menyangkut mahasiswa. Ia mendorong adanya meaningful participation atau partisipasi bermakna agar mahasiswa dapat ikut berdiskusi dan memberikan pertimbangan dalam kebijakan kampus.
Komentar (0)