likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank, melainkan merupakan bagian dari kapasitas pembangunan daerah itu sendiri.
IDXChannel - Sebagai lembaga jasa keuangan (LJK) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah (pemda), Bank Pembangunan Daerah (BPD) diyakini memiliki ruang untuk mengambil peran lebih maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, ruang peran yang lebih maksimal tersebut dinilai juga sekaligus dapat memperkuat daya saing BPD di tengah persaingan industri perbankan yang semakin sengit di level nasional.
"Karena bagaimana pun, BPD juga harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance (tata kelola) yang lebih baik dan dapat diandalkan," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Agus Haryoto Widodo, dalam keterangan resminya, Jumat (21/8/2026).
Guna memaksimalkan ruang peran tersebut, menurut Agus, BPD membutuhkan akses dan kesempatan yang setara sebagai mitra pemerintah, baik sebagai bank penyalur dana daerah, hingga beragam potensi layanan yang bisa dimaksimalkan ke depan.
Sepanjang Sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko, Agus menyatakan tidak ada alasan bagi BPD untuk mendapatkan perlakuan berbeda dengan perbankan yang bergerak di level nasional.
"Kami tidak meminta proteksi dari adanya kompetisi. Tidak ada masalah dengan kompetisi. Yang kami minta lebih ke level playing field. Kalau kebutuhan ini terpenuhi, kami sangat yakin peran BPD sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah, sekaligus stabilitas sistem keuangan nasional, dapat berjalan lebih maksimal," ujar Agus.
Perihal pentingnya level playing field yang setara tersebut, juga menjadi salah satu poin dalam materi yang disampaikan Agus dalam seminar terkait Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional, yang digelar di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).
Terkait likuiditas BPD sendiri, disampaikan bahwa Kapasitas Pembangunan Daerah hingga Juni 2026, di mana total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp770 triliun.
Dengan mengacu pada data tersebut, Agus menegaskan bahwa secara fundamental kondisi BPD secara keseluruhan dalam kondisi yang sehat.
"Namun fungsi intermediasi yang terus bertumbuh di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan ini perlu dicermati, agar tidak meningkatkan cost of fund dan pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif," ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank Jakarta) ini.
Bagi Agus, likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank, melainkan merupakan bagian dari kapasitas pembangunan daerah itu sendiri.
Pasalnya, dijelaskan Agus, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.
Tak hanya itu, Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," ujar Agus.
Di lain pihak, Asbanda juga fokus dalam mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif.
Penempatan tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Agus.
Selain itu, Agus juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional terdapat perspektif regional development impact, mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dari bank komersial pada umumnya.
Dalam hal ini, BPD bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, namun juga menjadi bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional.
Agus juga menegaskan bahwa penguatan BPD bukan hanya menjadi agenda pemerintah dan regulator, melainkan juga menjadi pekerjaan rumah bagi kalangan Asbanda sendiri untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dan sindikasi pembiayaan.
Pada saat yang sama, BPD juga harus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance dan risk management, serta memperbesar CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," ujar Agus.
Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital dan kompetitif.
Bagi Asbanda, sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat, melainkan juga membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut.
"Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," ujar Agus.
(taufan sukma)
Komentar (0)