Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) yang menjadi salah satu program ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menilai program tersebut tidak seharusnya dijalankan dengan pola seragam dari pusat, melainkan perlu menyesuaikan kebutuhan setiap desa.
Anies menekankan dua hal penting dalam pelaksanaan Kopdes, yakni pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Anies saat menjadi bintang tamu dalam siniar di kanal YouTube NOTASLIMBOY TV pada 12 Agustus 2026.
Sebelum membahas Kopdes, Anies menyoroti pola kepemimpinan di tingkat eksekutif. Menurut dia, kepala pemerintahan tidak perlu masuk terlalu jauh dalam urusan teknis atau micro-management.
Sebaliknya, pemimpin nasional dinilai perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik kepada para pembantunya agar teknokrat dan birokrat mencari solusi sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kepemimpinan nasional tidak berkutat di dalam level kegiatan. Berikan pertanyaan mikro, misalnya, 'Bagaimana caranya semua petani punya tabungan? Bagaimana caranya semua nelayan punya tabungan?' Nanti teknokrat dan birokrat yang akan mencari cara dan solusinya," jelas Anies.
Anies kemudian mengingatkan bahwa kondisi geografis dan demografis Indonesia sangat beragam. Karena itu, menurut dia, pelaksanaan Kopdes tidak bisa menggunakan satu cetak biru yang sama untuk seluruh desa.
Ia mencontohkan kebutuhan desa yang berada di pegunungan tentu berbeda dengan desa pesisir maupun dataran rendah.
"Desa pegunungan, desa pesisir, dataran rendah, itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuhnya perahu, ada yang butuhnya mobil, ada yang butuh cold storage untuk simpan ikan, ada yang butuh lumbung atau silo untuk hasil tani. Jadi, pengerjaannya, prosesnya, semuanya itu harus bottom-up, bukan top-down," tegasnya.
Menurut Anies, pendekatan bottom-up memungkinkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa menjadi dasar dalam menentukan bentuk program yang dijalankan.
Anies juga mengapresiasi pemerintah yang mengadopsi gagasan koperasi dari Mohammad Hatta. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengambil konsep kelembagaannya, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang melekat pada sosok Bung Hatta.
"Setuju tentang negara mengambil gagasan Bung Hatta soal koperasi. Tapi jangan lupa, sifat Bung Hatta-nya juga dibawa. Bung Hatta itu sifatnya apa sih? Berintegritas. Artinya apa? Transparansi full," ujar Anies.
Menurut dia, transparansi menjadi penting karena program koperasi desa menggunakan anggaran negara. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak mengalami pemotongan atau penyimpangan.
Anies bahkan mempertanyakan sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut benar-benar sampai ke tingkat desa.
Baca Juga: 10 Tahun Berlalu Dipecat Jokowi, Anies Cerita Masuk Istana Lewat Pintu Rahasia hingga Tolak Tawaran Jabatan Lain
"Kalau dialokasikan anggaran 1,4 miliar misalnya, itu sampainya di bawah berapa? Saya melihat gagasannya diadopsi, nah sifatnya mana nih? Di mana nih sifat Bung Hatta-nya?" pungkas Anies.
Menurut Anies, nilai yang perlu dibawa dalam implementasi koperasi bukan hanya gagasan ekonomi Bung Hatta, tetapi juga sikap berintegritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Catatan Anies tersebut pada intinya menempatkan keberhasilan Kopdes bukan semata pada besarnya program atau anggaran, melainkan pada bagaimana pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan desa dan memastikan pengelolaannya berlangsung transparan.
Komentar (0)