JAKARTA, KOMPAS — Organisasi masyarakat sipil dan para filantropis mengonsolidasikan diri dalam perkumpulan bernama Koalisi Asia-Pasifik untuk Quds dan Palestina (Asia-Pacific Coalition for Quds and Palestine). Indonesia didapuk untuk mengoordinasi gerakan solidaritas itu seiring didirikannya kantor pusat organisasi tersebut. Gerakan ini diyakini bakal memperkuat dukungan bagi kemerdekaan Palestina yang selama ini dijalankan negara dengan sederet jalur diplomasi formal.
Rencana itu diungkapkan Presiden Koalisi Asia-Pasifik untuk Quds dan Palestina (APCQP) Sudarnoto Abdul Hakim seusai meresmikan kantor pusat APCPQ di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Keberadaan kantor itu menjadi salah satu resolusi yang dihasilkan dari konferensi yang dihadiri lebih dari 20 negara di kawasan tersebut pada November 2026. Indonesia terpilih secara aklamasi untuk menggalang kekuatan sipil yang sama-sama memiliki semangat untuk menghadirkan kemerdekaan bagi Palestina.
”Indonesia termasuk salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Lalu, posisi Indonesia juga sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Itu sebenarnya yang sangat diharapkan peran maksimal dari Indonesia. Secara konkret, peran itu bisa dilakukan dua kekuatan, yaitu negara dan masyarakat sipil,” kata Sudarnoto.
Secara formal, ujarnya, negara mempunyai kekuatan untuk melakukan fungsi diplomasi dengan pertemuan atau dialog multilateral. Bukan sekadar ikut serta, pemerintah hendaknya memberikan sumbangan nyata atas berbagai permasalahan yang dihadapi Palestina dan Gaza. Lebih-lebih tantangan dan masalah yang dihadapi untuk mewujudkan kemerdekaan itu semakin hari bertambah kompleks.
Dengan kondisi itu, lanjut Sudarnoto, segenap organisasi masyarakat sipil berjalan mengiringi langkah negara memperjuangkan hal serupa. Elemen sipil yang terentang dari organisasi masyarakat berbasis keagamaan hingga filantropis berjejaring mengonsolidasikan kekuatan dengan koalisi tersebut, termasuk organisasi sebesar Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usaha itu berada dalam satu napas yang sama sehubungan dengan kesamaan pandangan atas pentingnya kemerdekaan Palestina.
”Ini adalah energi baru yang kemudian mempersatukan kekuatan-kekuatan itu. Di Indonesia, filantropi itu banyak sekali, organisasi Islam juga banyak sekali. Jika semua kekuatan civil society itu disatukan dalam koordinasi yang kuat, saya kira gemanya akan lebih terasa,” kata Sudarnoto.
Dalam waktu dekat, koalisi itu akan mengadakan pertemuan daring dengan negara-negara lain terkait penyelenggaraan konferensi tahunan keduanya tentang isu Quds dan Palestina. Menurut rencana awal, konferensi itu bakal diadakan Oktober nanti. Sejumlah isu yang akan dibahas antara lain politik luar negeri, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi.
”Kita harus ingat bahwa keputusan-keputusan politik Israel yang begini diawali dengan riset, tetapi riset itu membawa kepentingan imperialisme. Kita harus melawan. Jadi, para akademisi dan para peneliti melawan hegemoni intelektual,” kata Sudarnoto.
Tak kalah pentingnya, ungkap Sudarnoto, koalisi itu juga berencana untuk menggalang dana abadi bagi Palestina. Usulan itu mengemuka sejak anggota koalisi berkumpul di Istanbul, Turki, bermula dari rencana Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza melalui Dewan Perdamaian, yang menarik iuran dari para anggotanya. Menurutnya, konsep serupa sangat memungkinkan dijalankan koalisi itu mengingat sebagian anggotanya berasal dari kalangan filantropi.
Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri APCQP, Bunyan Santoso menyampaikan, tantangan memperjuangkan kemerdekaan Palestina bertambah berat. Pasalnya, Israel juga terus melancarkan serangan. Situasinya kian kompleks seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, negara sekubu Israel, dengan negara-negara lain satu kawasan Timur Tengah.
Sederet keadaan itulah, sebut Bunyan, yang membuat upaya diplomasi utama yang dilakukan pemerintah menghadapi tantangan berat. Untuk itu, ia menilai, jalur diplomasi lanjutan yang ditempuh kalangan masyarakat sipil sebagaimana yang dijalankannya bersama koalisi tersebut.
“Yang kita lakukan adalah menggalang civil society dari seluruh Asia-Pasifik untuk mendorong pemerintah masing-masing lebih determined untuk melakukan upaya pembelaan terhadap Palestina,” kata Bunyan.
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Kantor Pusat APCQP, Irvan Nugraha, koalisi itu mendirikan kantor pusat untuk menjembatani pertemuan gerakan dari berbagai masyarakat sipil pendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pertemuan-pertemuan itu, elemen masyarakat sipil saling membangun kerja sama dan solidaritas sesuai perannya masing-masing.
“Kami tidak menggeser peran-peran yang sudah berjalan oleh masyarakat sipil. Tugas kami adalah memfasilitasi, memperkuat, dan menumbuhkan ekosistemnya. Tidak hanya di Indonesia, tentu juga di Asia-Pasifik,” kata Irvan.
Wakil Sekretaris Jenderal, MUI Safira Machrusah menyampaikan, keberadaan kantor pusat itu menunjukkan babak baru dalam diplomasi kemanusiaan yang dijalankan lembaganya. Sebelumnya, MUI lebih sering memfokuskan pada gerakan penggalangan bantuan kemanusiaan dan pernyataan sikap resmi. Kali ini, lembaga itu juga mempersilakan sebagian aset bangunannya untuk dijadikan kantor pusat bagi APCQP, yakni Wisma Khadimul Ummah MUI Pusat.
Bagi Safira, langkah itu sekaligus menunjukkan wujud nyata atas meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Keberadaan kantor pusat itu akan kian menggaungkan dukungan moral dan menguatkan gerakan dukungan kemerdekaan Palestina secara lebih terstruktur.
“Tahun ini, alhamdulilah, gempita dukungan MUI terhadap Palestina membuahkan hasil, yaitu dipercayanya MUI menjadi tempat dimulainya gerakan Asia-Pacific Coalition for Quds and Palestine,” kata Safira.
Safira memahami, nantinya koalisi itu akan beroperasi sebagai lembaga independen. Tetapi, ia berkomitmen untuk terus mendukung seluruh program yang akan dijalankan dengan memberikan berbagai fasilitas. Bukan hanya itu, pihaknya juga memastikan, MUI akan terus mengawal keberlanjutan gerakan guna menghimpun solidaritas publik yang lebih luas. Ia ingin menjamin sederet program yang dicanangkan berjalan baik sampai ke jalur diplomasi internasional.
"Kami berharap gerakan-gerakan moralnya dan dukungan terhadap Palestina bisa memberikan echo kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk benar-benar setia dan mendukung pergerakan kemerdekaan Palestina," tegas Safira.
Komentar (0)