Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang merespons terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sampai ke wilayah Malaysia dan Singapura. Dia meminta negara tetangga ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan karhutla di Indonesia karena mereka memiliki kebun sawit di sini.
"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Marwan mengingatkan Malaysia dan Singapura juga memiliki aktivitas perkebunan di Indonesia. Sebab itu, dia meminta negara-negara tersebut ikut terlibat dalam upaya pencegahan karhutla.
"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per-orang, gitu," ujarnya.
Marwan menilai negara-negara tersebut juga memiliki peran dalam mencegah munculnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebab itu, dia meminta negara tetangga untuk tak hanya memprotes.
"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya.
Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan tak hanya menimbulkan persoalan di dalam negeri. Asap akibat karhutla yang terjadi berpotensi meluas hingga mengganggu kualitas udara di negara tetangga.
Dilansir Bernama, Kamis (20/8) Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) mengatakan 108 sekolah di wilayah Serian, Serawak, Malaysia ditutup sementara. Indeks Pencemaran Udara (API) di kawasan itu melebihi ambang batas polusi.
Pembelajaran dan Pengajaran Berbasis Rumah (PdPR) pun diterapkan. Pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu.
"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak dalam sebuah pernyataannya.
(zap/gbr)
Komentar (0)