Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas penanganan rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan kerusakan rumah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pengembang.
“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” katanya saat menghadiri Rapat Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah terus mendata secara presisi jumlah rumah yang mengalami kerusakan yang dibagi dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mendagri menyebut, hampir semua penanganan kerusakan rumah nantinya menggunakan skema in situ, yaitu proses pembangunan rumah yang dilakukan langsung di lahan tempat rumah tersebut terdampak gempa.
Ia menambahkan, terdapat sekitar delapan kabupaten di NTT yang terdampak gempa. Kerusakan terjadi pada rumah, gedung pemerintah, sekolah, hingga fasilitas publik lainnya, seperti jalan dan jembatan. Rekonstruksi rumah belum dapat dilakukan segera karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan. Pembangunan kembali akan dilakukan setelah kondisi dinilai stabil dengan dukungan lintas pihak.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi guncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya pendataan sebagai dasar penanganan dan rekonstruksi rumah warga terdampak. Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa dan camat hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Pendataan juga perlu menggunakan petunjuk teknis dari BNPB mengenai klasifikasi rusak ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampak bencana gempa.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkapnya.
Di samping penanganan rumah, Mendagri menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tinggal di tenda juga menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan, termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan berbagai perusahaan pengembang properti.
Komentar (0)