Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 belum mencerminkan penguatan ekonomi yang merata.
Pertumbuhan sebesar 5,29% secara tahunan (yoy) dinilai banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan belanja yang berkaitan dengan program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% yoy pada kuartal II 2026. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal LPEM FEB UI sebesar 4,80%.
Namun, LPEM FEB UI menilai selisih 0,49 poin persentase tersebut perlu dilihat lebih dalam dengan mencermati sumber pertumbuhan ekonomi.
Dalam analisisnya, LPEM FEB UI menemukan bahwa konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% yoy pada kuartal II 2026. Pertumbuhan tersebut memang melambat dibandingkan kuartal I yang mencapai 21,81% yoy, tetapi tetap berada pada level yang sangat tinggi.
“Apabila mengeluarkan komponen belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,52% (yoy) di Triwulan-II 2026,” kata LPEM FEB UI dalam analisisnya.
LPEM mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah di atas 15% hanya terjadi pada dua kuartal lainnya sejak 2010. Artinya, lonjakan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2026 tergolong tidak biasa jika dibandingkan dengan pola historis.
Lebih lanjut tertulis, apabila pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya mengikuti rata-rata historis periode 2010-2025 yang sebesar 3,40% yoy, LPEM memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal II 2026 hanya berada di sekitar 4,45% yoy.
MBG dan Kopdes Merah Putih Dorong Impor KendaraanTidak hanya konsumsi pemerintah yang memberikan dorongan besar. Program pemerintah juga tercermin dalam peningkatan investasi, khususnya pada subkomponen kendaraan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
LPEM FEB UI mencatat impor kendaraan Indonesia meningkat dari US$ 3,7 miliar atau Rp 65,48 triliun (kurs Rp 17.700 per US$) pada kuartal I 2026 menjadi US$ 4,3 miliar atau Rp 76,1 triliun pada kuartal II 2026. Secara tahunan, impor kendaraan tersebut tumbuh 24,11% yoy, meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan 11,45% yoy pada kuartal sebelumnya.
Menurut LPEM, peningkatan impor kendaraan tersebut didorong oleh kebutuhan kendaraan bermotor untuk program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dampaknya terlihat pada pertumbuhan subkomponen kendaraan dalam PMTB yang melonjak menjadi 26,03% yoy pada kuartal II 2026, dari 12,39% yoy pada kuartal I.
“Apabila konsumsi pemerintah dan subkomponen kendaraan dalam PMTB dikeluarkan, maka pertumbuhan PDB hanya sebesar 3,13% (yoy) di Triwulan-II 2026,” jelas LPEM FEB UI.
Pertumbuhan Struktural Masih di Bawah 5%LPEM FEB UI juga menggunakan metode Hodrick-Prescott (HP) filter dengan λ=1.600 terhadap data PDB riil sejak kuartal I 2010 hingga kuartal II 2026.
Hasilnya, pertumbuhan PDB berdasarkan tren yang telah disesuaikan hanya mencapai 4,97% yoy pada kuartal II 2026. Angka tersebut 0,32 poin persentase lebih rendah dibandingkan pertumbuhan resmi sebesar 5,29%.
Menurut analisis LPEM FEB UI temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pertumbuhan pada kuartal II lebih banyak dipengaruhi faktor musiman dan siklikal dibandingkan penguatan struktural ekonomi.
Dengan sejumlah simulasi tersebut, LPEM FEB UI menilai pertumbuhan 5,29% pada kuartal II belum dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang luas dan inklusif.
“Pertumbuhan Triwulan-II 2026 yang lebih tinggi dari perkiraan awal tidak merepresentasikan pertumbuhan secara luas dan inklusif karena sebagian besar hanya didorong oleh belanja dan program pemerintah,” kata LPEM FEB UI.
LPEM menilai kondisi tersebut sejalan dengan perkiraan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara struktural masih berada di bawah 5%.
Berdasarkan analisis tersebut, LPEM FEB UI menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada tingginya angka pertumbuhan PDB. Pemerintah tetap perlu memperkuat reformasi struktural untuk mengatasi sejumlah persoalan yang lebih mendasar, terutama lemahnya daya beli, buruknya iklim usaha, dan stagnasi produktivitas.
“Berkaca dari kondisi ini, tingginya angka resmi pertumbuhan PDB sebaiknya tidak diartikan sebagai capaian yang luar biasa dan pemerintah perlu tetap menjaga fokusnya dalam melakukan reformasi struktural dalam perekonomian,” ujar LPEM FEB UI.
Komentar (0)