Siapa Akan Menikmati Pertumbuhan Ekonomi 6%?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% dalam RAPBN 2027. Angka yang belum pernah tercapai dalam 13 tahun terakhir. Belanja negara dianggarkan Rp4.097 triliun, perlindungan sosial Rp549,9 triliun, investasi ditargetkan Rp2.322 triliun. Angka-angka besar ini terdengar meyakinkan, tetapi satu pertanyaan mendasar tidak pernah dijawab dalam konferensi pers 14 Agustus lalu: pertumbuhan untuk siapa?

Ada satu data kecil yang nyaris tak terdengar di antara deretan triliun rupiah itu. Kredit perbankan untuk investasi tumbuh 24,9%, sementara kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah hanya tumbuh 1,05%—rasio hampir 1 banding 24. Uang mengalir deras ke proyek-proyek besar, tetapi nyaris tak menetes ke warung dan toko kelontong.

Gini yang Bergerak Datar

Target penurunan ketimpangan dalam RAPBN 2027 terlihat ambisius, tetapi datanya sendiri menunjukkan sebaliknya. Rasio Gini — ukuran sederhana seberapa merata pengeluaran penduduk — ditargetkan turun ke 0,362–0,367 pada 2027. Angka ini pada dasarnya hanya mengembalikan posisi ke level September 2025, yaitu 0,363.

Yang lebih mengkhawatirkan, tren terakhir justru berbalik arah. Rasio Gini Maret 2026 tercatat 0,368—naik 0,005 poin dari September 2025. Pemerintah menyebut angka ini “salah satu terendah dalam satu dekade.” Memang benar jika dibandingkan Maret 2023 (0,388)—tetapi menyembunyikan fakta bahwa semester terakhir justru memburuk.

Dengan kata lain, target terbaik RAPBN 2027 hanya mengembalikan Gini ke posisi setahun sebelumnya. Penurunan 0,006 poin dalam satu tahun fiskal senilai Rp4.097 triliun bukan transformasi—itu fluktuasi statistik yang dikelola.

Siapa yang Tumbuh?

Data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan bekerja untuk pemilik modal, bukan pekerja kecil. Hilirisasi, program andalan pemerintah, memperkuat pola ini: dari total investasi hilirisasi Rp300,1 triliun pada Semester I-2026, sebesar 68,8% mengalir ke sektor mineral—nikel, bauksit, tembaga—yang merupakan industri padat modal, bukan padat karya.

Ketimpangan juga tampak jelas antarkelompok pekerja.Nilai tukar nelayan hanya 103, sementara nilai tukar petani sudah 127—selisih 24 poin. Target RAPBN 2027 hanya menaikkan nilai tukar nelayan ke 106-108. Artinya, jutaan nelayan Indonesia akan tetap menjadi kelompok pekerja dengan pendapatan relatif paling rendah, bahkan setelah seluruh RAPBN 2027 dibelanjakan.

Sementara itu, dari target penciptaan 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027, proporsi yang masuk sektor formal hanya ditargetkan 40,81%. Enam dari sepuluh pekerja baru akan tetap bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian penghasilan. Pertumbuhan 6% yang tidak mengubah komposisi formalitas tenaga kerja adalah pertumbuhan yang meninggalkan mayoritas pekerjanya.

Instrumen yang Meredam, Bukan Mengubah

Anggaran perlindungan sosial Rp549,9 triliun terdengar besar, tetapi hampir seluruhnya berupa transfer langsung. PKH untuk 10 juta keluarga, Sembako untuk 17,8 juta penerima, subsidi BBM, bantuan iuran jaminan kesehatan. Program-program ini penting untuk menjaga daya beli, tetapi sifatnya meredam gejala ketimpangan—bukan mengubah penyebabnya.

Yang absen justru yang paling dibutuhkan: instrumen untuk mengubah struktur. Program graduasi—membantu penerima bantuan sosial keluar dari kemiskinan secara permanen—disebut dalam paparan pemerintah, tetapi tanpa anggaran khusus dan tanpa target berapa orang yang diharapkan lulus dari kemiskinan pada 2027. Program tanpa angka target adalah niat baik, bukan kebijakan.

Di sisi pendapatan, ruang fiskal untuk redistribusi semakin menyempit. Rasio pajak Indonesia justru turun: dari 10,38% PDB pada 2022 menjadi hanya 9,31% pada 2025. Sementara RPJPN 2025–2045 menargetkan 18%–20% pada 2045. Jarak antara kenyataan dan target ini sangat lebar, dan tanpa perbaikan, setiap kenaikan belanja sosial akan dibiayai utang.

Bunga Utang Lebih Besar dari Perlindungan Sosial

Satu angka merangkum seluruh dilema ini. Dari data resmi RAPBN 2027—defisit Rp671,2 triliun dan keseimbangan primer minus Rp20,9 triliun—dapat dihitung bahwa pembayaran bunga utang mencapai sekitar Rp650 triliun. Angka ini Rp100 triliun lebih besar dari seluruh anggaran perlindungan sosial.

Bayangkan: pemerintah membayar bunga utang lebih banyak daripada yang dibelanjakan untuk melindungi seluruh rakyat miskin dan rentan. Selama bunga utang terus memakan ruang fiskal lebih besar dari belanja sosial, setiap upaya mengurangi ketimpangan akan berpacu dengan kewajiban membayar utang.

Apa yang Perlu Dilakukan

RAPBN 2027 masih dalam pembahasan DPR. Ada tiga hal yang mendesak untuk ditanyakan.

Pertama, pemerintah perlu menyajikan analisis dampak distributif RAPBN — berapa persen dari belanja Rp4.097 triliun yang secara netto mengalir ke 50% penduduk terbawah. Data ini tidak ada di dokumen RAPBN manapun. DPR akan menyetujui anggaran triliunan rupiah tanpa mengetahui siapa penerima manfaat utamanya.

Kedua, program graduasi harus memiliki anggaran dan target terukur. Berapa orang yang ditargetkan keluar dari kemiskinan secara permanen pada 2027? Tanpa angka ini, perlindungan sosial Rp549,9 triliun hanya menjaga orang miskin tetap bertahan — bukan membantu mereka naik kelas.

Ketiga, penerimaan pajak perlu diperluas dari sektor yang memang tumbuh pesat, bukan dari rakyat kecil yang sudah terbebani. Ekonomi Indonesia ditopang 61% oleh UMKM—yang sebagian besar dijalankan oleh pekerja sektor informal—dimana mayoritas berpendapatan di bawah batas kena pajak. Menaikkan pajak dari kelompok ini justru kontraproduktif. 

Sementara itu, sektor yang paling diuntungkan oleh pertumbuhan justru paling sedikit berkontribusi. Kredit investasi tumbuh 24,9%, hilirisasi mineral menyerap Rp206,5 triliun dalam setengah tahun — tetapi rasio pajak terus turun dari 10,38% ke 9,31% PDB. Pertanyaannya bukan bagaimana memungut pajak lebih banyak dari warung dan bengkel, tetapi mengapa sektor yang tumbuh paling cepat belum menghasilkan penerimaan pajak yang sepadan. 

Pertumbuhan 6% adalah ambisi yang sah. Tetapi tanpa perubahan pada siapa yang diuntungkan dan instrumen apa yang dipakai untuk mengubah struktur — bukan sekadar meredam gejala — angka 6% hanya akan menambah besar kue yang bagian terbesarnya sudah diambil lebih dulu.