Wakil Ketua MPR Tegaskan Perjuangan Kesetaraan Perempuan Agenda Peradaban Bangsa

jpnn.com, JAKARTA -
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan perjuangan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan bukanlah isu sektoral semata, melainkan sebuah agenda peradaban bangsa yang harus menjadi gerakan bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Lestari Moerdijat dalam Focus Group Discussion bertema Memperkuat Representasi Perempuan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di Jakarta, Kamis (20/8).

BACA JUGA: 2 Menteri Prabowo Bicara Kesetaraan Perempuan pada Momen Hari Kartini

Rerie yang akrab disapa menilai, meskipun telah ada kemajuan, berbagai hambatan struktural dan kultural masih menghadang kemajuan perempuan Indonesia.

Dia menyebut fenomena ini sebagai ‘tembok kaca’ yang membutuhkan keberanian luar biasa untuk didobrak.

BACA JUGA: Wamen PPPA Dorong Kesetaraan Perempuan Lewat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Rerie mengungkapkan sejumlah data yang menggambarkan ketimpangan yang terjadi saat ini, antara lain terkait keterwakilan politik perempuan.

Dia menjelaskan meskipun ada kebijakan afirmasi 30 persen calon legislatif perempuan, komposisi perempuan di DPR saat ini baru mencapai 21,9 persen.

BACA JUGA: WiLAT Indonesia: Kesetaraan Gender Kunci Transisi Ekonomi Hijau

Partai NasDem yang telah menempatkan lebih dari 30 persen caleg perempuan dalam tiga pemilu terakhir pun masih menemui kendala di lapangan.

Rerie menyoroti kesulitan dalam mencari kader perempuan yang siap maju di dunia politik karena belum mendapatkan izin atau dukungan penuh dari keluarga.

"Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin," ungkap Rerie.

Selain itu, lanjut Rerie, ketimpangan juga terjadi di sektor ketenagakerjaan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya sekitar 55 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84 persen.

Dari sisi perlindungan kerja, tambah Rerie, sekitar 61 persen perempuan masih bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, serta upah yang lebih rendah daripada laki-laki di posisi yang sama.

Menurut anggota Komisi X DPR itu, persoalan utama bukan terletak pada kapasitas perempuan, melainkan pada struktur sosial yang belum adil dan bias budaya patriarki yang masih mengakar.

Rerie mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, untuk menjadikan isu perempuan sebagai sebuah gerakan kebangsaan, bukan sekadar formalitas pemenuhan kuota.

Menurutnya, membela perempuan adalah keharusan untuk memastikan arah masa depan bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menekankan, pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir untuk memberdayakan perempuan agar mampu menentukan jalan hidupnya sendiri, dimulai dari hal-hal kecil seperti pengakuan atas identitas diri.

"Bicara tentang perempuan dan memposisikan perempuan dengan setara, sejatinya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan," pungkas Rerie. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ajak Legislator Muda Genjot Kualitas Demokrasi, Waka MPR: Jangan Berhenti di Prosedur