Bandung (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena meminta Pemprov Jabar tidak hanya berfokus pembangunan fisik, tetapi juga menyeimbangkan prioritasnya dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Buky menegaskan penanganan persoalan sosial tersebut merupakan tantangan daerah, termasuk Jabar yang kini telah berusia 81 tahun, yang memerlukan perhatian serius, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky.
Buky mengatakan pihaknya menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan masalah sosial secara efektif sangat krusial untuk merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata", sekaligus selaras dengan misi ketiga dan keempat RPJMD.
Selain aspek pemerataan pembangunan, Buky mendorong Pemprov Jabar memperkuat transformasi birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mengedepankan prinsip good and clean governance.
"Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Ia menambahkan, penguatan birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif warga.
"Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029," tuturnya.
Baca juga: Legislator Jabar minta pemprov turun atasi kerawanan Soekarno-Hatta
Baca juga: DPRD Jabar kaji pembentukan holding BUMD melalui PT Sangga Buana
Baca juga: DPRD Jabar dorong pembangunan kawasan terintegrasi Sekolah Rakyat
Buky menegaskan penanganan persoalan sosial tersebut merupakan tantangan daerah, termasuk Jabar yang kini telah berusia 81 tahun, yang memerlukan perhatian serius, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif," kata Buky.
Buky mengatakan pihaknya menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan masalah sosial secara efektif sangat krusial untuk merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata", sekaligus selaras dengan misi ketiga dan keempat RPJMD.
Selain aspek pemerataan pembangunan, Buky mendorong Pemprov Jabar memperkuat transformasi birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan mengedepankan prinsip good and clean governance.
"Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Ia menambahkan, penguatan birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif warga.
"Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029," tuturnya.
Baca juga: Legislator Jabar minta pemprov turun atasi kerawanan Soekarno-Hatta
Baca juga: DPRD Jabar kaji pembentukan holding BUMD melalui PT Sangga Buana
Baca juga: DPRD Jabar dorong pembangunan kawasan terintegrasi Sekolah Rakyat
Komentar (0)