HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mengubah pola kerja dan mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah kota tidak hanya dituntut mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran SKPD dan para camat.
Dalam rapat tersebut, Appi meminta seluruh pimpinan OPD tidak menjadikan pola kerja tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk mempertahankan ritme serapan anggaran yang sama.
Ia menargetkan realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Menurutnya, jika pola pelaksanaan anggaran masih menggunakan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hasil yang dicapai juga berpotensi tidak mengalami perubahan signifikan.
“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” imbuh Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu mengingatkan, idealnya memasuki Agustus, capaian serapan anggaran pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen. Namun, faktanya masih berada di kisaran 40,96 persen.
Appi menekankan, percepatan serapan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar angka dalam laporan administrasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat langsung.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, juga akan mengukur seberapa besar belanja yang dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas,” jelasnya.
Appi juga meminta kepala OPD memahami secara utuh setiap program yang dianggarkan, mulai dari alasan program tersebut dibuat, besaran anggaran, proses pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai.
Ia menilai kepala OPD tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan kepada jajaran perencana.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.
Menurut Appi, kepala OPD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target dan memberikan dampak kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk Makassar.
Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar, terlebih seluruh proses penyelenggaraan keuangan daerah berada dalam pengawasan negara.
Appi juga meminta OPD mulai mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang akan dihadapi masyarakat. Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan.
Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya memperkuat penyediaan sarana air bersih.
Konsep kota tangguh atau resilient city, kata dia, harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar.
Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia menegaskan, target serapan anggaran sekitar 95 persen pada akhir tahun harus dibarengi dengan kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi. (*)
Komentar (0)