Komisi III DPR Geram sama Kabareskrim Komjen Syahardiantono

jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR menunda rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas konflik agraria bersama Kabareskrim Komjen Syahardiantono dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Kamis (20/8).

Penundaan dilakukan lantaran Kabareskrim tidak hadir dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA: Ketum Logis 8 Anshar Ilo Desak Kabareskrim Usut Dugaan Makar Oleh Saiful Mujani

Dalam rapat tersebut, KPA yang diwakili Sekjen Dewi Kartika dan jajaran telah hadir.

Sementara itu, dari pihak Polri, Komjen Syahardiantono tidak tampak di ruang rapat.

BACA JUGA: Kabareskrim: Satgas Saber Sebagai Bukti Negara Hadir Jaga Harga & Mutu Pangan

Rapat sempat diskors selama sekitar 15 menit untuk menunggu kehadiran Kabareskrim.

Namun, setelah skors dicabut, Syahardiantono tetap belum hadir.

BACA JUGA: Anwar Hafid Konsultasikan Konflik Agraria di Sulteng ke Kemenkum

Ketidakhadiran tersebut menuai kegeraman dan sorotan dari sejumlah anggota Komisi III DPR.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Tumbelaka meminta Kabareskrim hadir dalam rapat lanjutan agar persoalan konflik agraria dapat dibahas secara terbuka.

"Kami meminta untuk Kabareskrim hadir dalam rapat berikut supaya semua terbuka dan solusi-solusinya bisa didapatkan dalam rapat itu," ujar Martin.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Adang Daradjatun menilai ketidakhadiran perwakilan Mabes Polri menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap undangan Komisi III.

"Kami dianggap apa, mengundang, dari pihak konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Jangan dibiasakan hal-hal seperti ini, ini hal yang tidak baik," kata Adang.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengusulkan agar rapat ditunda hingga Kabareskrim dapat hadir.

Menurut dia, Komisi III perlu mendengarkan penjelasan dari kedua pihak agar persoalan yang dibahas dapat memperoleh gambaran secara utuh.

"Sekali lagi kami tetap meminta agar Kabareskrim hadir. Ini lembaga DPR yang terhormat, wajib dihormati," tutur Soedeson.

Setelah mendengarkan pandangan para anggota, pimpinan rapat Dede Indra Permana Soediro memutuskan rapat ditunda.

"Karena perwakilan belum ada, ditunda dulu rapat ini sampai waktu yang belum ditentukan sekarang. Terima kasih," ujar Dede. (kkp/jpnn)