JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan pendapatan negara secara terukur pada tahun depan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam membiayai belanja prioritas, mendukung transformasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik di tahun depan.
"Kami akan melakukan optimalisasi pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelas Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto dalam konferensi pers, Rabu (19/8).
BACA JUGA:UMKM Papua Tembus Pasar Global, PT MJEthnic Craft Indonesia Ekspor Produk Lokal Berkat Pelatihan BRI Peduli
Ferry mengatakan, dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, atau meningkat 6,8 persen dari outlook APBN 2026 sebesar Rp3.208 triliun.
Sebagian besar target tersebut bersumber dari penerimaan pajak, yakni Rp2.591,4 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat 12,1 persen dari outlook 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Dalam rangka mencapai target pajak tersebut, Ferry mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah optimalisasi, seperti penegakan hukum, penguatan sistem perpajakan, serta penyediaan insentif perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (tax expenditure) secara terukur.
Kendati demikian, ia mengatakan langkah-langkah optimalisasi tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan mempertimbangkan iklim investasi serta pelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal.
BACA JUGA:Terobos Kabut dan Jalan Terjal, Mantri BRI Menjaga Asa Pelaku Usaha Cianjur Selatan
"Jadi, kita ingin APBN itu sehat, kredibel, dan berkelanjutan," tutur dia.
Di saat yang sama, ia mengatakan pemerintah juga berkomitmen mengalokasikan pendapatan tersebut untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), seperti yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).
Kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah, lanjut dia, memastikan seluruh belanja negara pada tahun depan semakin berkualitas sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat," jelasnya.
Komentar (0)