Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong agar program transformasi kesehatan yang direncanakan Pemerintah mulai 2027 tidak berhenti pada pembangunan fisik fasilitas kesehatan. Menurutnya, pembangunan dan renovasi Puskesmas, rumah sakit, hingga Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan (nakes), penguatan sistem, serta perbaikan pelayanan.
“Saya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki 10.000 Puskesmas dan 441 RSUD mulai tahun 2027,” kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (20/8).
“Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama karena Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat primer,” lanjutnya.
Pemerintah diketahui menyiapkan ribuan proyek untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di seluruh Indonesia. Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 di DPR.
Di tingkat Puskesmas, Pemerintah mengusulkan hampir 10 ribu proyek yang terdiri atas 1.988 pembangunan baru dan 8.001 renovasi Puskesmas rusak sedang. Selain itu, terdapat 4.962 proyek pemenuhan prasarana, seperti ambulans, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan internet. Dengan demikian, total intervensi di tingkat Puskesmas mencapai 14.951 proyek.
Sebagai Anggota Komisi IX DPR yang membidangi sektor kesehatan, Nurhadi menilai program yang akan dimulai pada 2027 tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai proyek renovasi gedung.
“Jangan sampai kita hanya membangun gedung yang bagus, tetapi di dalamnya kekurangan dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, bahkan tidak mampu memberikan pelayanan dasar secara optimal,” tutur Nurhadi.
Menurut Nurhadi, apabila Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 4 miliar untuk setiap Puskesmas, anggaran tersebut harus dipastikan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
“Perlu ada standar yang jelas. Setelah diperbaiki, apa yang berubah? Apakah layanan ibu dan anak semakin baik, imunisasi semakin kuat, deteksi penyakit semakin cepat, pelayanan penyakit kronis semakin optimal, dan masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan dasar?” ujarnya.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada Puskesmas yang berada di daerah terpencil, terluar, tertinggal, kepulauan, serta wilayah dengan akses geografis yang sulit.
“Justru di daerah-daerah seperti inilah kehadiran negara dalam bentuk pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan,” tegas Nurhadi.
“Jangan sampai standar pembangunan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi mengabaikan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan,” lanjut Anggota Fraksi NasDem DPR itu.
Karena itu, Nurhadi mendorong agar renovasi dan revitalisasi Puskesmas dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
“Pemerintah harus memiliki pemetaan yang jelas mengenai mana Puskesmas yang membutuhkan renovasi total, mana yang membutuhkan alat kesehatan, mana yang kekurangan tenaga medis, dan mana yang menghadapi persoalan akses serta distribusi obat,” papar Nurhadi.
Hal serupa, menurut Nurhadi, juga harus diterapkan dalam pembangunan 441 RSUD.
“Perbaikan rumah sakit daerah harus diarahkan untuk memperkuat sistem rujukan,” ungkap Legislator dari Dapil Nurhadi Jawa Timur VI tersebut.
Di tingkat rumah sakit, Pemerintah mengusulkan pembangunan Gedung Pelayanan Medis (Central Medical Unit/CMU) di 402 RSUD. Selain itu, Pemerintah merencanakan pembangunan tujuh rumah sakit baru di daerah yang belum memiliki rumah sakit kelas B/C, yakni Kota Bitung, Kabupaten Sumba Tengah, Kota Pariaman, Kota Ternate, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Karo.
Jika digabungkan, pembangunan tersebut mencakup 409 RSUD. Sementara itu, untuk rumah sakit jiwa terdapat usulan pembangunan gedung pelayanan medis di 32 RS Jiwa. Dengan demikian, total intervensi mencapai 441 rumah sakit.
Mengingat pentingnya RSUD dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di daerah, Nurhadi meminta pembangunan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat sistem layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN).
“Jangan sampai masyarakat sudah memiliki Puskesmas yang bagus, tetapi ketika membutuhkan pelayanan lanjutan tetap harus dirujuk ke kota besar karena RSUD di daerah belum memiliki dokter spesialis, alat kesehatan, maupun kapasitas pelayanan yang memadai,” sebut Nurhadi.
Selain Puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah juga mengusulkan 654 proyek Labkesmas. Rinciannya meliputi 172 pembangunan Labkesmas baru, 318 renovasi Labkesmas yang belum sesuai standar, serta 164 proyek pemenuhan kebutuhan prasarana Labkesmas.
Nurhadi menilai program transformasi layanan kesehatan tersebut harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Puskesmas kuat, RSUD kuat, tenaga kesehatan tersedia, obat dan alat kesehatan terjamin, sistem rujukan berjalan, dan pembiayaan melalui JKN juga harus berkelanjutan,” tukasnya.
Nurhadi memastikan DPR akan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah tersebut agar besarnya anggaran yang dialokasikan tidak hanya berujung pada pembangunan fisik. Menurutnya, keberhasilan program tersebut pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Apakah setelah program ini berjalan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terjangkau?” ujar Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi berharap program transformasi kesehatan tersebut dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam reformasi pelayanan kesehatan nasional.
“Jangan hanya membangun fasilitas kesehatan, tetapi bangun juga kualitas manusianya (SDM Nakes), sistemnya, dan pelayanannya,” ucap anggota dewan yang juga bertugas di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
“Karena pada akhirnya yang kita bangun bukan sekadar Puskesmas dan rumah sakit, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam memenuhi hak mereka atas kesehatan,” pungkas Nurhadi.
Komentar (0)