Aduan Malaadministrasi Sektor Pertanahan Terbanyak, AHY Soroti Konflik Menahun

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sektor pertanahan atau agraria menjadi bidang yang paling banyak diadukan terkait indikasi maladministrasi.

Hal tersebut disampaikan seusai Ombudsman RI memaparkan data statistik mengenai berbagai isu infrastruktur dan kewilayahan yang perlu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

BACA JUGA: Danantara dan Tugas Sejarah Transformasi Ekonomi Nasional Bagi Keadilan Sosial Rakyat

"Kami petakan paling banyak memang urusan dengan agraria," ujar AHY seusai bertemu Ombudsman, pada Rabu (19/8).

AHY menjelaskan tingginya laporan tersebut mencakup urusan pertanahan serta permasalahan tata ruang wilayah di berbagai daerah.

BACA JUGA: Khusus PPPK Guru Dialihkan Jadi ASN Pusat, Bisa Ikut Seleksi PNS, AP3KI Meradang!

Dia mengakui banyak isu di sektor ini yang harus diselesaikan, terutama terkait konflik pertanahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

"Konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut melibatkan sejumlah pihak yang pelik ini juga seringkali menuntut respons yang cepat dan tuntas dari jajaran baik di tingkat provinsi ada kantor-kantor wilayah maupun di tingkat kabupaten kota ada kantor-kantor pertanahan," tuturnya menjelaskan.

BACA JUGA: Pegawai Adaro Andalan Indonesia Dipanggil KPK Terkait Kasus Pajak

AHY menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak bersikap "mengawang-awang" dalam menangani keluhan warga.

Sinergi pengawasan dengan Ombudsman ini dilakukan guna menangani permasalahan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan kalau symptom-nya jelas maka obatnya juga jelas atau solusinya juga jelas," ujarnya. 

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan kedua lembaga untuk terus mengevaluasi diri dan memperbaiki sistem demi memastikan hak-hak masyarakat dilayani secara baik.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menilai menilai kolaborasi ini sangat penting, karena lembaganya memiliki 34 perwakilan di tingkat provinsi untuk memantau lima kementerian di bawah koordinasi Menko Infrastruktur.

Najih menegaskan data informasi yang dimiliki Ombudsman lengkap untuk membantu pemerintah mendeteksi kelemahan dalam pelayanan publik.

"Data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah menteri-menteri kementerian di bawah beliau yang tujuan memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi," katanya menjelaskan.(Rom/JPNN)