Jalan Rusak Akibat Truk Odol Habiskan Anggaran Rp 40 Triliun, AHY Beri Atensi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmen untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL pada 2027.

AHY menekankan permasalahan over dimension and overload (ODOL) itu sudah menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya pihak yang memiliki kepentingan. 

BACA JUGA: Sikat Truk ODOL, Kemenhub Pasang ETLE Hub di 51 Titik

Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas guna memastikan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban jiwa di jalan raya akibat kelalaian muatan.

Selain soal keselamatan, Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan permasalahan truk ODOL memberikan dampak buruk terhadap ketahanan infrastruktur jalan di Indonesia.

BACA JUGA: Truk ODOL Dilarang Masuk Tol dan Pelabuhan Per 1 Juni 2026

Tercatat, beban muatan yang tidak sesuai standar mengakibatkan kerusakan jalan yang sangat signifikan setiap tahunnya.

"Setiap tahun kementerian pekerjaan umum harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak akibat truk-truk ODOL tersebut," ujar AHY di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

BACA JUGA: Sasar Truk ODOL, Polda Sumsel Pastikan Jalur Mudik Lintas Sumatera Steril

Guna mengatasi hal ini, AHY berupaya melakukan transformasi besar-besaran di sektor transportasi darat.

Transformasi tersebut mencakup upaya mengembalikan operasional kendaraan logistik sesuai dengan standar muatan yang diperbolehkan secara hukum.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah berencana mengonversi atau menggeser sebagian dominasi moda transportasi jalan raya ke moda kereta api.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional yang saat ini menampung sekitar 80 persen beban logistik tanah air.

Secara teknis, AHY menjelaskan kementerian dan lembaga terkait tengah menyiapkan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan.

Alat timbang otomatis ini akan ditempatkan di lokasi strategis seperti kawasan industri dan dermaga pelabuhan untuk memastikan truk bergerak sesuai standar.

"Selebihnya ya tentu ada law enforcement, kami bekerja sama dengan Korlantas, Polri. Kami bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada di lapangan," ujarnya tegas. (rom/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukan Hanya Teguran Lisan, Truk ODOL Bandel Bakal Dikandangkan