Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa SMKN di Kampar Jalani Perawatan

jpnn.com, KAMPAR - Puluhan siswa SMK Negeri 1 Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Satgas MBG Kabupaten Kampar Misharti mengatakan dugaan gangguan kesehatan tersebut kini tengah ditelusuri oleh Satgas MBG Kabupaten Kampar bersama Dinas Kesehatan dan BPOM.

BACA JUGA: Hasto PDIP Ungkap Kasus Keracunan MBG Berulang Akibat Ada Pemburu Rente

Pihaknya menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Selasa (18/8/2026) malam.

Tim kemudian turun langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk memantau kondisi siswa yang mengalami keluhan.

BACA JUGA: Puluhan Siswa di Dumai Diduga Keracunan seusai Santap MBG

Peninjauan dilakukan antara lain di Puskesmas Tapung, Puskesmas Suram, serta fasilitas kesehatan di wilayah Tandun.

Dalam proses pemeriksaan, petugas juga mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa untuk mengetahui penyebab munculnya gangguan kesehatan.

BACA JUGA: BGN Bakal Wajibkan Penggunaan Test Kit pada Dapur MBG, Seusai Keracunan Massal

“Kami sudah mengambil sampel. Saya juga membawa BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan. Kami meninjau korban, kemudian melihat SPPG-nya, dapur SPPG-nya,” kata Misharti Rabu (19/8).

Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 45 orang sebelumnya telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang.

Namun, saat tim melakukan pemantauan, sekitar 40 orang kembali mendatangi fasilitas kesehatan untuk memperoleh penanganan.

Total siswa yang mengalami keluhan mencapai lebih dari 81 orang.

Namun, angka tersebut masih bersifat sementara lantaran pendataan dan pemantauan terhadap siswa masih dilakukan.

Misharti mengatakan penyedia makanan MBG tersebut merupakan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurutnya, operasional SPPG sebelumnya telah berstatus ditangguhkan karena masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus diperbaiki.

Namun, SPPG tersebut masih menjalankan aktivitasnya.

“Ternyata SPPG ini juga belum keluar SLHS-nya dan ditangguhkan sampai dia memperbaiki beberapa yang harus diperbaiki. Dari Dinas Kesehatan juga mengatakan ditangguhkan, tapi mereka masih beroperasi,” ujar Misharti.

Dia menegaskan setiap SPPG seharusnya memenuhi persyaratan, termasuk memiliki SLHS sebelum melaksanakan pelayanan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menghentikan operasional SPPG terbatas karena program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG itu harusnya wajib memiliki SLHS. Kalau tidak ada SLHS sudah beroperasi, kita juga tidak menginginkan. Pemerintah pusat pasti tidak menginginkan adanya keracunan seperti ini,” katanya.

Misharti memastikan SPPG tersebut harus menghentikan sementara kegiatan operasionalnya hingga pemeriksaan selesai dan BGN menentukan langkah selanjutnya.

“SPPG itu harus di-suspend. Betul, di-suspend, diberhentikan dulu sampai hasil BGN menentukan,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan program MBG di Kabupaten Kampar berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Di sisi lain, pihak sekolah diminta segera mendata seluruh siswa yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Puskesmas juga diminta tetap memantau kondisi siswa yang telah diperbolehkan pulang.

Misharti mengimbau para orang tua agar mengawasi kondisi anak di rumah.

Jika muncul keluhan yang semakin berat atau tidak dapat ditangani secara mandiri, siswa diminta segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kami dan tidak bisa ditangani di rumah, maka cepat bawa ke layanan kesehatan,” serunya.(mcr36/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: