Oleh: Achmad Tshofawie; Kordinator ECO-FITRAH, keluarga FKPPI, ICMI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- "Pada hari ketika setiap jiwa datang membela dirinya sendiri, dan setiap jiwa diberi balasan secara sempurna atas apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dizalimi sedikit pun." (QS. An-Nahl:111).
Mengapa ada daerah yang kaya kawasan hutan tetapi banjir? Kaya laut tetapi nelayannya miskin. Kaya tambang tetapi rakyatnya tetap tertinggal. Kaya anggaran tetapi jalannya rusak, sungainya kotor, pelayanan publik lamban, dan korupsi terus berulang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dijawab dengan teori ekonomi, politik, atau tata kelola pemerintahan. Jawaban itu benar, tetapi belum menyentuh akar terdalam persoalan.
Barangkali masalah terbesar bukan semata-mata lemahnya institusi, melainkan belum dewasanya manusia yang mengelola institusi itu. Di sinilah Al-Qur'an memberikan sebuah perspektif yang sepertinya jarang dibahas. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl: 111 bahwa kelak setiap jiwa akan datang membela dirinya sendiri, menerima balasan atas seluruh amalnya, dan tidak seorang pun dizalimi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ayat ini mengandung pesan yang luar biasa. Di hadapan Allah tidak ada jabatan. Tidak ada partai politik. Tidak ada keluarga. Tidak ada organisasi. Tidak ada bawahan. Tidak ada atasan. Yang berdiri hanyalah satu manusia dengan seluruh amalnya. Dari sinilah muncul sebuah kerangka konseptual yang layak dipertimbangkan, yaitu Peradaban Makhluk Otonom.
Istilah "makhluk otonom" tentu bukan istilah baku Al-Qur'an. Ini adalah sebuah lensa konseptual untuk membaca benang merah berbagai ayat tentang pertanggungjawaban individual. Yang dimaksud bukan manusia yang bebas menentukan hukum menurut kehendaknya sendiri, melainkan manusia yang telah baligh dan berakal sehingga menjadi subjek pertanggungjawaban moral secara langsung di hadapan Allah. Dengan kata lain, ia otonom dalam pertanggungjawaban, bukan otonom dari Allah.
Pandangan ini ternyata selaras dengan sejumlah ayat lain. Allah berfirman, "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu." (QS. Yunus:41).
Lalu Allah menegaskan, "Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu kembali kepada dirimu sendiri." (QS. Al-Isra':7).
Di tempat lain Allah menyatakan bahwa tidak seorang pun memikul dosa orang lain dan setiap amal sekecil apa pun akan diperlihatkan kepada pelakunya. Semua ayat tersebut membentuk satu pola besar: manusia adalah subjek pertanggungjawaban individual.
Konsep ini sesungguhnya dimulai ketika seseorang memasuki fase baligh. Dalam Islam, baligh bukan sekadar perubahan biologis. Baligh adalah awal taklif, yaitu saat manusia mulai memikul amanah syariat. Sebelum baligh, seorang anak belum memikul tanggung jawab penuh. Banyak urusannya masih ditanggung orang tua. Setelah baligh dan berakal, keadaan berubah. Ia mulai dimintai pertanggungjawaban atas pilihan, keputusan, dan amalnya. Ia telah menjadi makhluk otonom.
Menariknya, prinsip yang berlaku pada individu ini dapat menjadi cermin bagi kualitas sebuah masyarakat.
Sebuah masyarakat yang belum dewasa biasanya memperlihatkan gejala yang sama dengan anak kecil. Ketika terjadi kegagalan, semua mencari kambing hitam.
Pejabat menyalahkan aturan. Birokrasi menyalahkan anggaran. Politikus menyalahkan lawan. Pengusaha menyalahkan pemerintah. Masyarakat menyalahkan pemimpin. Tidak ada yang berkata, "Apa bagian tanggung jawab saya"? Padahal justru pertanyaan itulah awal kedewasaan. Barangkali inilah yang dapat disebut sebagai peradaban kekanak-kanakan—peradaban yang belum matang secara moral.
Sebaliknya, peradaban dewasa ditandai oleh manusia-manusia yang tidak sibuk mencari alasan, tetapi sibuk menunaikan amanah.
Lalu apa hubungan konsep ini dengan kemajuan suatu daerah? Hubungannya sangat erat. Indonesia mengenal istilah daerah otonom. Secara hukum administrasi, otonomi daerah berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun pengalaman lebih dari dua dekade menunjukkan sesuatu yang menarik. Kewenangan yang hampir sama ternyata menghasilkan kualitas daerah yang sangat berbeda. Ada daerah yang inovatif. Ada yang bersih. Ada yang melayani rakyat dengan baik.
Namun ada pula yang tenggelam dalam korupsi, politik dinasti, penyalahgunaan anggaran, dan birokrasi yang tidak produktif. Mengapa? Karena otonomi kelembagaan tidak otomatis melahirkan tata kelola yang baik. Otonomi kelembagaan hanya akan berhasil apabila dijalankan oleh manusia-manusia yang memiliki otonomi pertanggungjawaban.
Inilah titik temu antara konsep makhluk otonom dan daerah otonom.
Daerah boleh diberi kewenangan seluas apa pun. Tetapi jika para pemimpinnya belum matang secara moral, kewenangan itu justru berubah menjadi peluang memperkaya diri. Sebaliknya, jika para pemimpinnya menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, maka kewenangan menjadi amanah.
Sejarah Islam memberikan pelajaran penting. Peradaban Islam pernah melahirkan panglima, hakim, ulama, administrator, bahkan sultan pada usia yang relatif muda. Bukan karena Islam mengagungkan usia muda semata. Melainkan karena Islam mempercepat kedewasaan moral. Begitu seseorang telah baligh, berakal, berilmu, dan amanah, ia mulai diberi tanggung jawab. Dengan kata lain, muda yang teruji dan berkompeten; bukannya muda yang dikatrol oleh "sesuatu" apapun.
Dari budaya seperti inilah lahir tokoh-tokoh seperti Usamah bin Zaid yang memimpin pasukan besar di usia muda, Mu'adz bin Jabal yang diutus sebagai hakim dan pendidik, Ali bin Abi Thalib yang telah memikul amanah besar sejak masa muda, hingga Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Mereka bukan sekadar pemuda. Mereka adalah manusia yang telah matang secara moral.
Peradaban besar ternyata tidak dibangun oleh manusia yang terus menunggu diperintah. Ia dibangun oleh manusia yang bertanya, "Apa yang harus saya pertanggungjawabkan"?
Kesadaran seperti ini melahirkan integritas. Integritas menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan menurunkan, atau bahkan meniadakan biaya transaksi. Biaya transaksi yang rendah mempercepat investasi, pelayanan publik, dan kolaborasi sosial. Sebaliknya, ketika integritas hilang, negara harus membayar harga yang sangat mahal. Pengawasan diperbanyak. Audit diperluas. Prosedur dipersulit. Berkas bertumpuk. Tanda tangan berlapis-lapis. Ironisnya, korupsi tetap saja terjadi.
Mengapa? Karena akar masalahnya bukan kurangnya aturan. Akar masalahnya adalah kurangnya manusia yang siap mempertanggungjawabkan dirinya.
Konsep ini juga berlaku dalam hubungan manusia dengan alam. Sungai tidak menjadi kotor karena satu orang. Hutan tidak gundul karena satu kapak. Korupsi tidak lahir karena satu pejabat. Semuanya merupakan akumulasi jutaan keputusan kecil. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, ia berkata, "Hanya satu plastik". Ketika seorang pegawai memanipulasi laporan, ia berkata,"Hanya sedikit". Ketika seorang pejabat menerima suap, ia berkata, "Hanya sekali". Padahal sejarah keruntuhan bangsa seringkali dimulai dari normalisasi dosa-dosa kecil.
Makhluk otonom tidak berpikir demikian. Ia sadar bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, akan kembali kepada dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang menjaga mizan—keseimbangan moral, sosial, ekonomi, dan ekologis.
Lalu bagaimana membangun Peradaban Makhluk Otonom?
Pertama, pendidikan harus mengubah orientasinya. Jangan hanya mengejar kecerdasan intelektual. Anak-anak harus dibimbing memahami bahwa baligh bukan sekadar perubahan fisik, melainkan awal dari amanah kehidupan.
Kedua, pemerintah daerah perlu menjadikan integritas sebagai budaya organisasi, bukan sekadar slogan. Pelatihan kepemimpinan semestinya tidak hanya membahas administrasi dan regulasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap keputusan publik adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
Ketiga, masyarakat perlu dibiasakan berpindah dari budaya menyalahkan menuju budaya mengambil tanggung jawab. Pertanyaan yang perlu dibangun bukan lagi, "Siapa yang salah"?, tetapi, "Apa bagian tanggung jawab saya"?
Keempat, keberhasilan daerah jangan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tumbuhnya budaya amanah: birokrasi yang bersih, sungai yang terjaga, ruang publik yang tertib, pelayanan yang jujur, dan masyarakat yang saling percaya. Kemakmuran tanpa integritas rapuh; kesejahteraan yang ditopang amanah jauh lebih berkelanjutan.
Refleksi
Barangkali selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki sistem, tetapi kurang memberi perhatian pada manusia yang menjalankan sistem itu. Padahal sistem terbaik sekalipun akan rusak jika dijalankan oleh manusia yang belum dewasa secara moral.
Sebaliknya, sistem yang sederhana pun dapat menghasilkan kemajuan apabila dijalankan oleh manusia-manusia yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk otonom—manusia yang akan berdiri sendiri di hadapan Allah dengan seluruh amalnya.
Di situlah sesungguhnya peradaban dimulai. Bukan dari gedung yang megah. Bukan dari APBD yang besar. Bukan dari banyaknya regulasi. Melainkan dari lahirnya manusia-manusia yang berkata dalam hati, "Saya bertanggung jawab".
Ketika kesadaran itu hidup dalam diri bupati, wali kota, anggota DPRD, aparatur sipil negara, guru, pengusaha, petani, nelayan, mahasiswa, hingga warga biasa, maka otonomi daerah tidak lagi sekadar konsep administrasi. Ia berubah menjadi gerakan moral yang melahirkan daerah yang maju, masyarakat yang makmur, lingkungan yang bersih, pemerintahan yang amanah, dan kehidupan yang penuh keberkahan.
Mungkin itulah hakikat Peradaban Makhluk Otonom: sebuah peradaban yang dibangun oleh manusia-manusia yang telah dewasa secara moral—merdeka dari penghambaan kepada sesama manusia, tetapi sepenuhnya tunduk dan bertanggung jawab kepada Allah atas setiap keputusan yang mereka ambil.
Pada Akhirnya, Kita Datang Sendiri
Ada satu dimensi yang membuat gagasan tentang manusia otonom menjadi jauh lebih dalam. Al-Qur'an menyatakan:
"Dan setiap mereka akan datang kepada-Nya pada hari Kiamat sendiri-sendiri". (QS Maryam:95)
Kata fardan—seorang diri—mengandung pesan yang sangat kuat. Manusia boleh hidup bersama keluarga, masyarakat, organisasi, bahkan memimpin sebuah pemerintahan. Tetapi pada akhirnya, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tidak dapat didelegasikan.
Seorang kepala daerah kelak tidak datang bersama APBD yang pernah dikelolanya. Seorang anggota legislatif tidak datang bersama partainya. Seorang birokrat tidak datang bersama atasannya. Yang datang adalah dirinya sendiri dengan seluruh pilihan dan amalnya.
Di sinilah kedewasaan memperoleh makna yang lebih dalam. Dewasa bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Manusia tetap makhluk sosial. Dewasa berarti tidak menyerahkan tanggung jawab moralnya kepada orang lain. Kesadaran ini seharusnya mengubah cara seseorang memandang kekuasaan. Jabatan bukan lagi fasilitas, melainkan amanah.
Kewenangan bukan kesempatan mengambil keuntungan, melainkan ruang untuk menghadirkan kemaslahatan.
Maka pertanyaan seorang pemimpin tidak berhenti pada, "Apakah keputusan ini legal"? Ia juga perlu bertanya, "Apakah keputusan ini dapat saya pertanggungjawabkan"?
Inilah titik ketika otonomi administratif bertemu dengan otonomi moral. Daerah boleh otonom secara hukum, tetapi tanpa manusia yang otonom secara moral, otonomi dapat berubah menjadi desentralisasi penyalahgunaan kekuasaan.
Sebaliknya, ketika manusia-manusia yang mengelolanya sadar bahwa mereka kelak berdiri sendiri di hadapan Allah, kewenangan dapat berubah menjadi amanah, dan amanah dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan.
Membangun negeri/daerah bukan hanya dengan memperbesar kewenangan, tetapi dengan memperbesar kedewasaan manusia yang memegang kewenangan itu.
Sebab otonomi daerah yang sejati bukan hanya ketika sebuah daerah mampu mengurus dirinya sendiri, melainkan ketika manusia-manusia di dalamnya telah cukup dewasa untuk mengurus amanahnya sendiri—karena mereka tahu, pada akhirnya, setiap orang akan datang kepada-Nya seorang diri.
Inilah sejatinya "PERADABAN MAKHLUK OTONOM".
Komentar (0)