Tata Kelola Menjadi Kunci Masa Depan Industri Nikel Indonesia

Indonesia kini memasok 2,2 juta ton atau sekitar 60% produksi nikel dunia dan memiliki cadangan terbesar secara global sebesar 55 juta ton menurut The United States Geological. Namun dominasi produksi tersebut belum sebanding dengan kekuatan akses pasar. 

Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap nikel untuk baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik, ekspor Indonesia justru semakin terkonsentrasi pada satu negara tujuan. Indonesia menghadapi tantangan kepercayaan akibat isu tata kelola serta keberlanjutan.

Hilirisasi nikel Indonesia saat ini didominasi oleh investasi dari Tiongkok yang mencakup pertambangan nikel (upstream), pengolahan dan pemurnian bijih nikel (middle stream), hingga pengembangan industri hilir (downstream) bahan baku baterai. Sejak 2023, investasi dana dari Tiongkok yang mendukung hilirisasi nikel Indonesia tercatat lebih dari 50% dari total investasi mineral kritis Tiongkok di seluruh dunia, yaitu US$65 dari US$120 miliar menurut Climate Energy Finance.  

Dominansi investasi hilirisasi nikel oleh Tiongkok juga diikuti dengan dominansi produk nikel Indonesia ke pasar Tiongkok. Menurut data ekspor Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, sekitar 96% ekspor tiga produk Indonesia, yaitu ferrous nickel, nickel sulfate, dan mixed hydroxide precipitate masih ditujukan ke pasar Tiongkok dengan nilai ekspor sekitar US$16 juta. 

Sedangkan persentase sisanya tersebar di pasar India, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Belanda, Filipina, Afrika Selatan, Taiwan, dan Amerika. Kondisi ini memperjelas bahwa diversifikasi pasar nikel Indonesia belum sepenuhnya tercapai.  

Ketika sebagian besar ekspor bergantung pada satu negara, perubahan kebijakan di negara tersebut dapat memengaruhi industri nasional. Contohnya China State Council Order No. 834 yang mulai berlaku pada 2026. 

Regulasi ini memperketat pengawasan terhadap pengumpulan informasi terkait rantai pasok dan berpotensi membatasi keterbukaan data bagi perusahaan yang berada dalam ekosistem investasi Tiongkok. 

Di sisi lain, pasar utama seperti Uni Eropa, Amerika Utara, dan sejumlah produsen otomotif global justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan menuntut transparansi yang semakin tinggi. Mereka mengacu pada Environmental, Social, and Governance (ESG), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Due Diligence Guidance, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), serta EU Battery Regulation. Kondisi tersebut berpotensi menempatkan industri nikel Indonesia di tengah dua tuntutan regulasi yang berbeda.

Di sinilah ESG perlu dipahami sebagai strategi membuka akses pasar. Sebab daya saing produk tidak lagi hanya ditentukan oleh kadar nikel atau harga, tetapi juga oleh jejak karbon, perlindungan pekerja, hingga tata kelola perusahaan. 

Melalui implementasi Battery Passport di Uni Eropa, misalnya, setiap baterai secara bertahap akan diwajibkan memiliki rekam jejak digital mengenai emisi karbon serta proses produksi yang berkeadilan. 

Dengan munculnya regulasi China State Council No 834 seharusnya menjadi posisi tawar strategis Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar. Council tersebut pun menyatakan bahwa Tiongkok menjaga rantai pasok terhadap kebutuhan pasokan bijih dan intermediate nikel.

Prediksi pertumbuhan pasar baterai global berbasis nikel, NMC (Nickel Manganese Cobalt) dan NCA (Nickel Cobalt Aluminium) hingga 2034 diperkirakan 12,8% per tahun. Negara seperti Eropa, Amerika, dan negara dengan musim dingin membutuhkan densitas pengisian daya yang besar serta mampu bertahan di wilayah dengan suhu rendah.

Sejauh ini, perusahaan pengembang Eropa yang sudah cukup menaruh perhatian mengenai Battery Passport dalam hal NMC dan NCA adalah Northvolt, Automotive Cells Company, dan Varta. Begitupun dengan perusahaan seperti Tesla, Ford Motor, General Motors, BMW Group, Mercedes-Benz, dan Volkswagen telah mewajibkan standar ESG IRMA bagi pemasok rantai pasoknya. 

Potensi ini mencerminkan bahwa baseline ESG segera dilakukan sebagai syarat operasional, bukan sukarela agar akses diversifikasi pasar global dapat terhubung langsung ke Indonesia bukan melalui perantara.  

Selain tuntutan ESG untuk berbenah dalam diversifikasi pasar global, penyediaan insentif fiskal dan pembiayaan yang berpihak kepada transisi hijau sangat diperlukan. 

Peningkatan harga jual produk nikel hijau akan dipandang sebagai biaya yang membutuhkan waktu tambahan untuk kembali modal oleh pelaku industri. Maka dari itu, tanpa insentif yang konkret maka transisi akan berjalan lebih lambat.  

Hilirisasi telah membawa Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Namun keberhasilan tahap berikutnya tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar cadangan yang dimiliki, melainkan oleh seberapa besar kepercayaan pasar terhadap cara nikel tersebut diproduksi. 

Di tengah perubahan lanskap perdagangan global, tata kelola yang kredibel akan menjadi modal strategis Indonesia untuk memperkuat posisi tawar. Sekaligus, memperluas diversifikasi pasar, dan memastikan bahwa hilirisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.