Oleh: Abd Hamid Paddu*
Persoalan sebenarnya adalah bagaimana membuat pertumbuhan itu produktif, merata, dan ditopang institusi yang sehat.
INDONESIA telah 81 tahun merdeka pada 17 Agustus 2026. Waktu yang panjang bagi sebuah bangsa. Cukup panjang untuk melihat bukan hanya bagaimana tumbuh, tetapi juga mengapa Indonesia tumbuh, kapan jatuh, siapa yang menikmati hasilnya, dan mengapa sebagian daerah masih tertinggal jauh.
Angka pertumbuhan ekonomi 81 tahun terakhir memberi kita sebuah cerita yang menarik. Cerita itu bukan garis lurus: naik, jatuh, bangkit, kemudian kembali melambat. Ada masa ketika Indonesia tumbuh di atas 7 persen selama bertahun-tahun. Ada pula tahun ketika ekonomi runtuh hingga minus 13 persen. Hari ini, setelah pandemi, kita kembali berada di sekitar 5 persen.
Pertanyaannya sederhana: setelah 81 tahun merdeka, apakah persoalan kita masih sekadar bagaimana membuat ekonomi tumbuh? Ataukah persoalan sebenarnya adalah bagaimana membuat pertumbuhan itu produktif, merata, dan ditopang institusi yang sehat?
Trajectory pertumbuhan Indonesia sejak 1950 memperlihatkan jawabannya. Dekade 1950-an, Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif kuat dalam beberapa tahun awal. Rekonstruksi sejarah ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh cukup tinggi pada awal periode kemerdekaan, antara lain didorong ekspor komoditas seperti karet dan minyak. Tetapi fondasi ekonomi masih rapuh dan sangat bergantung pada kondisi eksternal.
Memasuki 1960-an, keadaan berubah. Data World Development Indicators mencatat pertumbuhan sebesar 5,74 persen pada 1961, turun menjadi 1,84 persen pada 1962, kemudian mengalami kontraksi 2,24 persen pada 1963. Pertumbuhan kembali 3,53 persen pada 1964, dan hanya 1,08 persen pada 1965.
Itulah pelajaran pertama sejarah: pertumbuhan ekonomi sangat sensitif terhadap kualitas stabilitas politik, kebijakan ekonomi dan institusi negara.
Setelah 1966, Indonesia memasuki fase yang berbeda. Stabilisasi makroekonomi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, investasi dan keterbukaan terhadap modal asing mendorong pertumbuhan jauh lebih tinggi. Dalam seri World Bank, pertumbuhan mencapai 10,92 persen (1968), 6,82 persen (1969), 7,55 persen (1970), dan 8,10 persen (1973).
Dekade-dekade berikutnya memperlihatkan bahwa Indonesia pernah memiliki periode pertumbuhan panjang yang jauh lebih tinggi daripada angka 5 persen yang sekarang terasa normal. Pada 1990-an, pertumbuhan masih berada di sekitar 7 persen sebelum krisis Asia datang.
Lalu 1998. Ekonomi Indonesia jatuh menjadi -13,13 persen—kontraksi terdalam dalam sejarah ekonomi modern. Rupiah runtuh, perusahaan jatuh, pengangguran meningkat, dan negara mengalami perubahan politik besar. Krisis itu kemudian melahirkan Reformasi.
Sejak 2001, ekonomi kembali tumbuh. Indonesia memasuki periode desentralisasi, penguatan demokrasi, reformasi fiskal dan kelembagaan. Pertumbuhan kemudian relatif stabil, tetapi secara perlahan turun ke sekitar 5 persen. Kurun 2014–2019 pertumbuhan berada di kisaran 5 persen.
Pandemi membawa ekonomi kembali jatuh −2,07 persen pada 2020, sebelum pulih menjadi 3,70 persen pada 2021 dan 5,31 persen pada 2022. Pada 2025, BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024.
PDB mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Namun, secara spasial, Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi 56,93 persen.
Di sinilah trajectory pertumbuhan tadi berubah menjadi pertanyaan tentang ketimpangan wilayah. Indonesia memang tumbuh, tetapi Indonesia tidak tumbuh dengan kecepatan dan kualitas yang sama di setiap tempat.
Sulsel memberikan contoh yang menarik. Pada Triwulan I 2026, tumbuh 6,88 persen, lebih tinggi daripada nasional 5,61 persen. Pada Triwulan II, ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen, setelah 5,61 persen pada Triwulan I; semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.
Hanya, angka pertumbuhan provinsi tidak boleh membuat kita lupa pada pertanyaan di dalamnya: apakah seluruh kabupaten tumbuh dengan kualitas yang sama? Apakah pertumbuhan PDRB otomatis menaikkan produktivitas masyarakat miskin?
BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025. Ini merupakan perkembangan yang baik. Tetapi kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya memperoleh 19,28 persen dari total pengeluaran.
Di Sulsel, Gini Ratio September 2025 bahkan lebih rendah, 0,350, turun dari 0,363 pada Maret 2025. Jadi, ada kemajuan dalam pemerataan. Tetapi ketimpangan antarwilayah belum selesai hanya karena Gini Ratio membaik.
Di sinilah pemikiran Daron Acemoglu (Nobelis Ekonomi 2024) menjadi penting. Dalam kerangka kelembagaan, pertumbuhan bukan hanya persoalan modal, tenaga kerja dan teknologi. Institusi menentukan apakah sumber daya digunakan untuk menghasilkan produktivitas atau justru untuk mencari rente.
Penelitian akademik menemukan bahwa tidak ada satu sumber pertumbuhan yang secara konsisten positif dan signifikan dalam jangka pendek sekaligus jangka panjang. Total factor produktifity dan tenaga kerja dapat menjadi sumber pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tenaga kerja dan efektivitas pemerintah justru menunjukkan hubungan negatif dan signifikan.
Temuan ini jangan dibaca sebagai kesimpulan bahwa pemerintah adalah penghambat pertumbuhan. Justru sebaliknya. Itu mengingatkan bahwa jumlah tenaga kerja dan besarnya pemerintah tidak cukup. Yang menentukan adalah produktivitas tenaga kerja dan kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kepastian usaha.
Hasil penelitian tersebut juga menempatkan institusi sebagai penghubung antara belanja pemerintah, investasi, produktivitas, dan sumber daya manusia. Institusi yang lemah dapat meningkatkan biaya ekonomi, mempertahankan kegiatan tidak efisien dan menghambat difusi teknologi. Korupsi, dalam konteks ini, bukan hanya persoalan hukum.
Korupsi adalah pajak tersembunyi atas pertumbuhan. Uang yang seharusnya menjadi jalan menjadi biaya politik. Anggaran yang seharusnya menjadi sekolah menjadi rente. Perizinan yang seharusnya mempercepat investasi berubah menjadi transaksi. Pada akhirnya, ekonomi memang bergerak, tetapi bergerak dengan biaya yang lebih mahal.
Di sinilah gagasan Amartya Sen (Nobelis Ekonomi 1998) memberi dimensi manusiawi. Pembangunan bukan sekadar memperbesar PDB. Pembangunan adalah memperluas kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, bekerja produktif, dan memiliki pilihan hidup yang lebih baik.
Pada usia 81 tahun, Indonesia seharusnya tidak hanya bertanya: berapa persen pertumbuhan ekonomi tahun ini? Kita perlu bertanya lebih jauh: berapa banyak produktivitas yang lahir dari pertumbuhan itu? Berapa banyak daerah tertinggal yang berhasil mengejar daerah maju? Berapa banyak anak petani, nelayan, buruh dan pekerja informal yang memperoleh kesempatan naik kelas?
Yang paling penting: Apakah institusi negara kita sudah lebih cepat daripada kepentingan rente yang menggerogotinya?
Indonesia telah membuktikan mampu bangkit dari 1965. Kita bangkit dari krisis 1998. Kita juga bangkit dari pandemi 2020. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki daya tahan yang besar. Tetapi daya tahan bukanlah transformasi. Kita tidak boleh selamanya menjadi bangsa yang hebat dalam bangkit setelah krisis, tetapi lambat membangun institusi sebelum krisis datang.
Pada 81 tahun kemerdekaan, barangkali inilah pekerjaan rumah terbesar kita: mengubah pertumbuhan dari sekadar angka menjadi produktivitas; mengubah produktivitas menjadi kesempatan; dan mengubah kesempatan menjadi kesejahteraan yang lebih merata.
Kemerdekaan ekonomi bukan hanya ketika PDB bertambah, melainkan ketika setiap warga negara, di Jakarta maupun di Bulukumba, dan di mana pun, mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menentukan masa depannya sendiri. Itulah barangkali makna kemerdekaan yang belum selesai kita perjuangkan. (*)
*Penulis adalah Guru Besar Keuangan Negara dan Daerah FEB Unhas
Komentar (0)